JAKARTA – Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) berkomitmen meningkatkan koordinasi dengan berbagai pihak untuk mencegah upaya penyelundupan. Sarana dan prasarana akan ditingkatkan, termasuk pengawasan dari petugas yang berjaga di imigrasi.
“Memang seperti kawasan perbatasan misalnya Nunukan, Saumlaki, kemudian Kepri (Kepulauan Riau), itu daerah utama yang harus menjadi titik berat (pengawasan). Penyelundupan mulai rokok, narkoba sampai orang juga masuk dari situ,” kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang juga Kepala BNPP, Tjahjo Kumolo, kemarin.
Sekretaris BNPP, Triyono Budisasongko mengatakan, kawasan perbatasan di Kalimantan Utara (Kaltara) juga sangat rawan penyelundupan. Menurut dia, di sejumlah titik tertentu perlu adanya penguatan pengamanan perbatasan karena potensinya sangat besar.
“Kebutulan saya pernah jadi Penjabat Gubernur di sana, itu yang namanya Sebatik dan sekitarnya sangat potensi untuk penyelundupan narkoba, barang ilegal,” kata Triyono.
Seperti diketahui, Presiden meminta agar pelaku penyelunduran di Tanah Air dapat ditindak. Sebab masalah penyelundupan menimbulkan kerugian serius bagi negara.
“Tindak tegas aparat yang bermain, yang mem-backup (melindungi), yang menjadi backing (pelindung) penyelundupan,” kata Presiden dalam pengantar rapat terbatas (ratas) dengan topik Masalah Penyelundupan di Kantor Presiden, belum lama ini.
“Karena kita tahu kalau penyelundupan ini tidak bisa kita kurangi, orang akan malas berproduksi, orang akan malas berinvestasi. Semua harus ditindak tegas tanpa pandang bulu,” ujar Presiden.
Menurut Presiden, peta kerawanan penyelundupan sudah diketahui. Karena itulah, Presiden menginstruksikan adanya upaya membatasi ruang gerak penyelundupan. Misalnya dengan meningkatkan upaya pencegahan, pengawasan, dan penegakan hukum terhadap pelaku penyelundupan.
Presiden juga berharap aparat penegak hukum saling bersinergi melakukan pengawasan. Patroli bersama di wilayah perbatasan perlu ditingkatkan. Sebab, perbatasan sering kali menjadi pintu masuk penyelundupan.
