JAKARTA – BPP Kemendagri pada Selasa (21/06) mengadakan Diskusi mengenai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dalam Proyeksi Agenda Nawacita di Aula BPP Kemendagri Jl. Kramat Raya 132.
Di tengah bulan Ramadhan, para peserta tetap antusias mengikuti diskusi rutin tersebut yang juga sebagai bahan riset bagi para peneliti BPP Kemendagri. Hadir sebagai narasumber, peneliti ahli, Hadi Supratikta dan Dwi Purwoko. “Ada dua pokok permasalahan tentang minimnya pengetahuan pancasila dan wawasan kebangsaan di Indonesia ini. Pertama permasalahan mayor dan kedua, permasalahan minor,” kata Hadi.
Faktor mayor yang dikatakan Hadi itu, seperti sangat dibutuhkan lembaga yang mengelola konsensus nasional dengan pokok permasalahan yang mengetahui: (1) Faktor apa saja yang berpengaruh terhadap menurunya pemahaman, sikap, dan perilaku masyarakat di era globalisasi; (2) Langkah apa saja yang perlu dilakukan menghadapi tantangan keberadaan nilai pancasila di tengah munculnya konflik, terorisme, primordalisme, separatisme, radikalisme, serta tuntutan HAM yang dapat berimbas hilangya rasa kebangsaan. “Lalu yang ketiga, seberapa jauh agenda Nawacita menjadi proyeksi tepat dan efektif serta mampu menggerakkan sendi-sendi perekonomian, sosial, dan budaya bangsa,” jelasnya.
Hal itu ditambahkan oleh Dwi pokok permasalahan minor yang juga berpengaruh terhadap faktor pemahaman pancasila dan wawasan bangsa. “Lantas bagaimana efektivitas Pokja Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) sesuai nawacita, nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan,” kata Dwi.
Untuk itu, dalam diskusi tersebut yang berjalan secara aktif semua peserta sepakat adanya strategi alternatif hukum yang dibuatkan secara produk hukum yang baik, tegas dalam bentuk rencana penelitian jangka panjang. “Kita juga perlu mengadakan ceramah atau diskusi sosial kepada masyarakat tentang wawasan kebangsaan yang telah diatur dalam Permendagri 71 tahun 2012 tentang PPWK itu,” tutup Dwi. (IFR)
