JAKARTA – Mencuatnya isu keberadaan puluhan ribu PNS fiktif di seluruh instansi pemerintahan, membuat Mendagri Tjahjo Kumolo harus mengambil sikap. Ia mengaku telah memerintahkan anak buahnya mengecek data pegawai di instansinya maupun di daerah.
Kepada JPNN.com Tjahjo mengatakan, selama ini isu keberadaan PNS fiktif telah mengganggu kinerja Kemendagri karena jumlahnya yang sangat besar yakni sekira 57 ribu orang. Selain itu, isu tersebut, jika terus dibiarkan bisa berdampak pada pengelolaan APBN dan belanja daerah.
Karena itu, Tjahjo menyerankan untuk segera ditindaklanjuti, agar APBN dan APBD benar-benar dapat dimaksimalkan untuk belanja publik.
“Total pegawai untuk yang di Kemendagri saja, ada lima ribu jiwa. Informasi dari Dukcapil, itu terdata semua. Setidaknya sudah terdaftar di e-KTP,” ujar Tjahjo.
Tjahjo juga menegaskan, keberadaan pegawai Kemendagri baik yang berada di pusat maupun di komponen terdata dengan baik, khususnya dalam hal pemberian honor.
“Selain PNS, di Kemendagri juga terdapat sejumlah pegawai honor. Itu juga terdata dengan baik. Jadi tidak masalah, karena dibayar masing-masing direktorat jenderal. Sekarang memang reformasi birokrasi bagian dari tata kelola pemerintahan efektif dan efisien memperkuat otonomi daerah,” ujar Tjahjo. (MSR)
