Jakarta – Akhir tahun menjadi salah satu momen evaluasi bagi seluruh kegiatan instansi Pemerintah, tak terkecuali Kementrian Dalam Negeri. Hal itu di sampaikan langsung oleh Mendagri Tjahjo Kumolo dalam Rapat Pengarahan Pejabat Struktural di lingkungan Kemendagri yang dihadiri oleh seluruh Pejabat Struktural Eselon I s/d IV di lingkungan Kemendagri di Gedung Sasana Bhakti Praja, Jalan Medan Merdeka Utara Jakarta (4/1).
Dalam rapat tersebut, terdapat beberapa poin penting yang harus dievaluasi dan ditujukan langsung kepada Pejabat tertentu. Diantaranya yang ditujukan langsung kepada Sekjen Kemendagri, Pejabat Eselon I dan II Kemendagri.
Mendagri meminta kepada Pejabat terkait untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap hal-hal yang selama ini menghambat opimalisasi serta lambatnya penyerapan program Kemendagri tahun anggaran 2015.
Mendagri juga meminta kepada setiap Direktorat Jendral (Ditjen) dan Badan untuk memperjelas semua hal yang menjadi tolok ukur keberhasilan program yang menyangkut kepentingan umum, reformasi birokrasi, perubahan beberapa PP, Permendagri, Surat Edaran yang tumpah tindih, maupun yang menjadi hambatan khususnya pelaksanaan dan penyerapan tahun anggaran 2015.
Mendagri juga menekankan beberapa poin di antaranya, bahwa setiap Ditjen/Badan yang ditunjuk perlu mempersiapkan tahun anggaran 2016 yang berorientasi kerja harus kepada target dan hasil. Selain itu Ditjen harus mengurangi pola anggaran perjalanan dinas dan program pendampingan serta pembentukan tim kerja pendampingan.
Mendagri juga menghimbau bahwa Pejabat Eselon harus turun langsung ke bawah melakukan pengecekan program pemerintah daerah dalam hal ini Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan koordinasi terlebih dahulu dengan setiap Ditjen/badan.
Mendagri juga menekankan bahwa parameter kebijakan tahun anggaran 2016 harus memerhatikan pertumbuhan ekonomi, inflasi gini rasio serta tingkat pengangguran dan kemiskinan.
Kebijakan pelayanan seperti kemudahan birokrasi, dan istilah program harus langsung pada pokok masalah dan hasilnya dapat dirasakan masyarakat. Terakhir Mendagri menekankan bahwa transparansi anggaran harus dibuka seluas-luasnya.
