Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tengah menyiapkan program agar Pemerintah daerah (Pemda) ke depannya bisa tersambung dengan kantor perwakilan RI di luar negeri. Konsep tersebut direncanakan mampu menyelesaikan persoalan perbatasan di Indonesia.
Hal itu diungkapkan Sekjen Kemendagri, Yuswandi A Tumenggung saat bertemu dengan Sekjen Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dalam Rapat Kordinasi Interkoneksi Jaringan Sistem Komunikasi dan Informasi ekstranet Kemendagri, Kemenlu dan Pemda, Selasa (15/12).
“Mikir seperti ini harusnya 10 tahun lalu, bukan sekarang,” kata Yuswandi usai penutupan rapat kordinasi tersebut.
Dia mengatakan, ada urgensi dalam program ini, misal, berkaitan dengan daerah perbatasan. Bila berkomunikasi langsung antara perwakilan RI di luar negeri dengan pemda, menurut dia, tak efesien waktu dan biaya. Berbeda bila menfaatkan fasilitas network eksternal.
Kemendagri sendiri menyambut baik kerjasama dengan Kemenlu terkait sambungan koneksi tersebut. Rencanannya Januari mendatang akan ada pertemuan untuk membahas rumusan teknisnya. Lalu merencanakan skala prioritas terkait tema apa saja yang akan dikedepankan dalam program ini.
“Untuk 34 provinsi saya rasa sudah bisa dikordinasikan, tinggal bagaimana kabupaten/kota. Ini menjadi kewajiban kita terhubung agar bisa berkomunikasi satu sama lain,” ujar Yuswandi.
Sekjen Kemenlu, Yohanes Kristiarto Soeryo Legowo menambahkan, politik luar negeri tak berjalan tanpa dukungan dalam negeri. Dalam menjalin hubungan itu, kuncinya adalah komunikasi. Tinggal bagaimana sekarang menggunakan sarana dan prasarana tersebut.
“Ada 3 hal yang harus diperhatikan, kecepatan komunikasi dan informasi, sarana dan prasarana, terakhir keamanan informasi,” kata Yohanes.
Bila melihat program Presiden Joko Widodo, ia mengatakan, ada beberapa hal yang memang perlu kerjasama antara Kemenlu dan Kemendagri. Mulai dari masalah kedaulatan NKRI yakni di daerah perbatasan. Lalu perlindungan TKI, dimana mereka berasal dari daerah, terakhir yakni sektor ekonomi.
“Kepentingan ekonomi nasional merujuk pada ekonomi daerah,” ujar dia menambahkan.
Sumber :Puspen Kemendagri
