Jakarta, – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa ada dua provinsi yang mengalami keterlambatan pengesahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) pada tahun ini. Kedua provinsi itu adalah DKI Jakarta dan Aceh.
Menurut Tjahjo, kedua provinsi sama-sama mengalami gejolak politik. Namun ia menyebut gejolak politik yang terjadi di Aceh lebih keras ketimbang yang terjadi di Jakarta.
“Dari 34 provinsi, hanya Aceh dan DKI (yang pengesahan APBD-nya telat). Kalau mau tahu, Aceh lebih keras. Di Aceh lebih keras karena tidak hanya diwarnai debat, tetapi aspek kekerasan juga muncul,” kata dia, di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (14/4/2015).
Meski mengalami keterlambatan dan diwarnai gejolak politik, Tjahjo berharap pembangunan di kedua provinsi tersebut tidak terhambat.
Ia berujar, meski Kemendagri tidak berhak masuk ke dalam konflik yang terjadi, ia berharap ada kedewasaan dari masing-masing pihak untuk secara sadar mengedepankan kepentingan masyarakat dalam proses penggunaan anggaran.
“Kami tidak ingin ikut campur permasalahn politik yang terjadi. Kami juga tidak ikut campur masalah hukum, seperti yang dilakukan Pak Ahok (Gubernur DKI), silakan. Tetapi prinsipnya, walaupun terlambat, tapi pembangunan harus tetap berjalan,” ucap politisi PDI Perjuangan itu.
Sumber : www. kompas.com
