Jakarta – Masalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2015 masih menimbulkan polemik. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok bahkan sempat mengomentari sikap Kementerian Dalam Negeri. Menurut Ahok, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan 80% APBD DKI Jakarta digunakan untuk belanja pegawai.
Menanggapi hal tersebut, menurut Menteri Tjahjo, ada pemutarbalikkan berita. Ia tidak pernah mengatakan soal APBD DKI.
“Yang benar (saya menyebutkan) APBD kabupaten/kota mayoritas 80% masih untuk belanja pengawai. Hanya 20% untuk pembangunan. Tapi ada juga yang mementingkan pembangunan,” ujar Tjahjo saat dikonfirmasi Liputan6.com di Jakarta, Selasa (24/2/2015).
Menteri Tjahjo juga menegaskan dan menasihati bukan hanya Ahok semata, melainkan semua pimpinan daerah. Sebab, fungsi Kemendagri adalah berhubungan sinergis dengan segala kepala daerah.
“Ini yang harus diperbaiki bagi yang masih mayoritas untuk belanja pegawai (itu yang saya sampaikan),” jelas Tjahjo Kumolo.
Meski demikian, politisi PDIP itu enggan menanggapi sikap mantan Bupati Belitung Timur itu.
Ahok sebelumnya meminta agar Kemendagri memberikan penjelasan secara resmi terkait penggunaan anggaran. Dengan demikian, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bisa memberikan penjelasan atas adanya mata anggaran tersebut.
Ahok juga meminta politikus PDIP tersebut fokus menangani ‘anggaran siluman’ temuan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Sumber : www. liputan6.com
