Sumedang – Rekruitmen praja untuk belajar di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) harus diperbaiki. Soalnya, Komisi Pemberantasan Korupsi sudah memberi catatan rekruitmen yang kurang transparan. Ditambah pula dengan kajian Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang memasukkan PNS dalam tiga besar pelaku pelanggaran HAM.
Hal itu dikemukakan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dalam “Ceramah Umum Mendagri kepada Civitas Akademika Praja IPDN” di Kampus IPDN, Jatinangor, Sumedang, Jabar, Senin (12/1/2015).
“Kami targetkan IPDN harus sejajar dengan akpol (akademi polisi) dan akmil (akademi militer) dalam proses rekruitmen, proses pendidikan, wawasan yang komprehensif dan integral. Tidak hanya terpaku pada doktrin abdi negara tetapi melibatkan KPK dan Komnas HAM,” kata Tjahjo.
Dengan begitu, lulusan IPDN siap diterjunkan di masyarakat dengan berbagai disiplin yang ada. Tjahjo mengatakan kemendagri ingin menjadikan IPDN sumber kader yang mentalnya sudah direvolusi.
Lahkahnya, kata Tjahjo, rekruitmen IPDN harus selektif. Selama ini menurut Tjahjo masih banyak yang tidak transparan dan tidak adil. Padahal kuota untuk rekruitmen sudah jelas. Selama menempuh pendidikan, Tjahjo juga mengingatkan agar tidak ada indikasi pelanggaran HAM.
Tjahjo sudah meminta KPK mengawal kuota ini sehingga jangan sampai ada indikasi KKN. Lemhanas juga diminta memberi wawasan yang integral. Sedangkan komnas HAM diharapkan memberi pendidikan agar pelajar paham tentang pelanggaran HAM dan tahu mana perilaku melanggar HAM saat bekerja kelak.
“KPK ingin proses transparan, silakan dibuka dan lebih transparan. Sepanjang ada bukti dan bukan indikasi fitnah silakan proses yang terlibat. Termasuk kepala daerah yang punya rekening mencurigakan, silakan periksa,” katanya.
Melalui perubahan pola rekruitmen ke depan, Tjahjo ingin semua lapisan masyarakat terwakili. Sehingga seseorang masuk bukan karena keberadaannya sebagai anak PNS atau anak pejabat. Untuk memaksimalkan rekruitmen, Tjahjo mengatakan anggaran untuk rekruitmen pun ditanggung pemerintah pusat sehingga proses di daerah clean and clear.
Selama ini, kata Tjahjo masih ada proses yang kurang sesuai. Dia mencontohkan ada orang ikut tes masuk gagal karena narkoba atau tidak perawan, dll. Menurut Tjahjo, hal itu masih sesuatu yang harus dibuktikan.
“Kalau langsung ditembak kamu narkoba kan membuat orang takut, kalau tidak perawan juga bisa karena jatuh atau karena kecelakaan. Kalau memang harus ada tes perawan maka ada juga tes perjaka. Ini misalnya,” kata Tjahjo.
Rektor IPDN Suhajar Diantoro mengatakan pola pengasuhan di IPDN saat ini bersifat humanis, dinamis dan kemitraan. Apa yang digariskan mendgri, kata Suhajar, sama dengan visi IPDN yang ingin menyiapkan pamong praja terpercaya yang berkompetensi dan berkarakter.
Suhajar memastikan komnas HAM akan diundang memberi ceramah tentang pelanggaran HAM bagi praja. Sehingga kelak paham saat bekerja dan tidak melakukan pelnggaran HAM. Sementara itu, terkait rekomendasi KPK, IPDN sudah mulai berbenah. Rekomendasi KPK tentang penetapan kuota sudah dijalankan dan sudah ada hitungannya.
“Setiap provinsi sudah diatur sejak awal. Kalau dugaan suap itu tidak ada. Kalau di luar (provinsi) kami tidak tahu. Kekerasan juga sekarang tidak ada. Kalau ada kekerasan kita langsung skorsing. Sekarang tegas,” kata Suhajar.
Sumber :www.pikiran-rakyat.com
