Jakarta, – Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo mendukung rencana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka cabang di daerah. Menurut Tjahjo, langkah tersebut sebagai upaya menuju Indonesia ke arah yang lebih baik.
“Dalam rangka pengawasan, KPK buka cabang di daerah. Ini membuat wajah pemerintahan ke depan bisa semakin baik,” kata Tjahjo di Jakarta, Selasa (6/1/2015).
Tjahjo mengatakan, di Indonesia ada beberapa daerah rawan korupsi yang perlu pengawasan KPK. Menurut dia, di daerah yang diduga rawan korupsi, banyak praktik-praktik korupsi seperti pengadaan barang dan jasa, perjalanan dinas, ataupun hal yang terkait pajak.
Unsur-unsur tersebut, kata dia, rawan dimainkan oleh oknum-oknum di daerah untuk memperoleh keuntungan secara pribadi. (Baca: KPK Tunggu Anggaran dari DPR untuk Buka Kantor Cabang)
“Ini yang banyak dipotong di APBD daerah,” kata Tjahjo kemudian mengaitkan dugaan rekening gendut kepala daerah yang saat ini ditangani oleh Kejaksaan Agung dan KPK.
Terkait dugaan kepemilikan rekening gendut kepala daerah, Tjahjo menegaskan bahwa hal tersebut bukan menjadi ranah Kemendagri. (baca: ICW: Cabang KPK di Daerah Tak Diperlukan Jika Polisi dan Jaksa Kita Kuat)
“Mungkin habis ini ada yang tanya soal rekening gendut kepala daerah. Rekening gendut kepala daerah Itu bukan wewenang kami, itu wewenang PPATK. Tapi kalau kami menerapkan prinsip asas praduga tidak bersalah,” kata Tjahjo. (baca: Fadli Zon Tolak Rencana KPK Buka Cabang di Daerah)
Sumber : www. kompas.com
