Jakarta- Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo mengingatkan pemerintah daerah untuk semakin responsif dalam menghadapi tantangan pengangguran yang dinamis. Hal tersebut disampaikannya dalam kegiatan Presentasi Kepala Daerah dalam rangka Apresiasi Kinerja Pemerintah Daerah pada dimensi penurunan tingkat pengangguran secara daring dari Command Center BSKDN pada Rabu, 1 April 2026.
Menurut Yusharto, pengangguran bukan sekadar persoalan angka statistik, melainkan refleksi dari tantangan pembangunan yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan respons kebijakan yang cepat, tepat, dan berbasis pada kebutuhan riil di lapangan.
“Kita harus menyadari bahwa tantangan yang kita hadapi tidaklah ringan. Dinamika ekonomi global, perubahan struktur pasar kerja, serta perkembangan teknologi menuntut kita untuk terus beradaptasi dan meningkatkan kualitas kebijakan yang kita miliki,” ujar Yusharto
Lebih lanjut, dia menegaskan, pemerintah daerah memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakan penanganan pengangguran. Dengan pemahaman yang lebih dekat terhadap karakteristik wilayah dan potensi lokal, daerah diharapkan mampu menghadirkan solusi yang lebih tepat sasaran.
Sementara itu, Yusharto juga menekankan pentingnya inovasi dalam menghadapi tantangan ketenagakerjaan. Di tengah perubahan ekonomi global dan transformasi pasar kerja, daerah dituntut untuk terus berinovasi dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta memperkuat kemitraan dengan dunia usaha dan industri.
“Dalam situasi yang penuh tantangan, daerah yang mampu berinovasi akan memiliki keunggulan dalam menciptakan solusi yang relevan dan berdampak,” tegasnya.
Sejalan dengan itu, Yusharto juga mengingatkan, setiap kebijakan dan program yang dijalankan harus berorientasi pada hasil dan dampak nyata bagi masyarakat, bukan sekadar memenuhi target administratif. Pendekatan berbasis data juga dinilai menjadi fondasi penting dalam memastikan kebijakan yang diambil tepat sasaran.
Dalam kesempatan tersebut, dia menegaskan pentingnya daerah membangun kolaborasi lintas sektor. Penanganan pengangguran, menurutnya, tidak dapat dilakukan oleh pemerintah saja, melainkan membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari dunia pendidikan, dunia usaha, hingga masyarakat luas.
“Kolaborasi harus terus diperkuat. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, serta dengan para pemangku kepentingan, menjadi kunci dalam menghadapi kompleksitas tantangan pengangguran,” pungkasnya.
