Jakarta- Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan kembali pentingnya penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan penyusunan kebijakan publik yang semakin tepat sasaran, responsif, dan berbasis bukti. Penguatan koordinasi ini dinilai krusial dalam menghadapi tantangan tata kelola pemerintahan yang makin kompleks dan beragam di setiap daerah. Hal itu disampaikan Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo secara daring saat menjadi narasumber dalam kegiatan Rapat Koordinasi Riset dan Inovasi Tahun 2026 yang diselenggarakan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Jawa Timur (Jatim) pada Selasa, 18 November 2025.
Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo dalam paparannya menjelaskan, kesenjangan data, perbedaan prioritas pembangunan, hingga tumpang tindih kewenangan kerap menjadi faktor yang melemahkan efektivitas kebijakan di lapangan. Maka dari itu, koordinasi antara pusat dan daerah harus terus diperkuat melalui penyelarasan data, peningkatan kapasitas analisis kebijakan, serta sinergi lintas sektor yang lebih terstruktur.
“Sinergi yang kuat antar pemerintah pusat dan daerah ini jadi fondasi kebijakan publik yang perlu terus diupayakan. Mengingat, ketika data terintegrasi, proses analisis yang jadi lebih akurat maka kebijakan yang dihasilkan jadi lebih tepat sasaran,” ungkap Yusharto
Dirinya juga menekankan, perihal pendekatan berbasis bukti harus menjadi standar dalam setiap proses perumusan kebijakan. Untuk itu, Yusharto berharap ke depan pemerintah daerah (Pemda) terus meningkatkan kualitas data yang dikumpulkan, memperkuat peran lembaga penelitian dan pengembangan (litbang), memaksimalkan kerja sama dengan perguruan tinggi dan lembaga riset. Di sisi lain, pemerintah pusat juga terus memastikan bahwa data tersebut diolah dalam kerangka strategis nasional yang komprehensif.
Yusharto menambahkan, pihaknya tengah memperkuat fungsi orkestrasi kebijakan melalui mekanisme koordinasi seperti lokakarya, forum diskusi aktual, rapat koordinasi teknis, dan berbagai kegiatan lainnya yang melibatkan kementerian/lembaga, Pemda, akademisi, dan pemangku kepentingan terkait. Proses ini tidak hanya menghasilkan analisis isu strategis, tetapi juga mematangkan rekomendasi kebijakan dengan mempertimbangkan dinamika dan tantangan daerah secara nyata.
Selain itu, Yusharto mengatakan, BSKDN juga terus mengoptimalkan empat indeks strategis diantaranya Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah (IKKD), Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD), Indeks Tata Kelola Pemerintahan Daerah (ITKPD), dan Indeks Inovasi Daerah (IID) sebagai instrumen untuk menilai kondisi aktual daerah secara objektif. Hasil pengukuran ini menjadi landasan penting dalam penyusunan strategi kebijakan yang lebih adaptif dan terarah.
“Sekali lagi kami sangat optimis apabila koordinasi pusat daerah yang kuat ini nantinya akan menghasilkan kebijakan yang efektif dan berdampak bagi kehidupan masyarakat yang lebih baik,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Yusharto menekankan, penguatan koordinasi pusat-daerah diharapkan dapat mempercepat terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap perubahan dinamika sosial serta kebutuhan publik. Melalui komitmen tersebut, dirinya percaya bahwa kualitas kebijakan nasional dapat terus ditingkatkan dan memberikan manfaat luas bagi pembangunan daerah di seluruh Indonesia.
“Mari Bapak/Ibu kita wujudkan kebijakan publik yang lebih baik lewat kerja-kerja penelitian yang optimal, dan koordinasi yang terstruktur lintas (pemerintah) pusat-daerah,” pungkasnya.
