Jakarta– Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menerima kunjungan komunitas Walk Indies ke Gedung Bersejarah Nakula Sadewa yang menjadi bagian dari kantor BSKDN di Jalan Kramat Raya Nomor 132 Jakarta Pusat. Bertujuan untuk menggali sejarah gedung yang memiliki peran penting dalam administrasi kepegawaian Indonesia sejak era kolonial, kunjungan yang diikuti oleh 60 orang tersebut berlangsung pada Sabtu, 15 Februari 2025.
Gedung Nakula Sadewa dahulunya merupakan kantor yang dikenal dengan nama Dienst voor Algemene Personele Zaken (DAPZ) atau Djawatan Umum Urusan Pegawai (DUUP). Lembaga ini dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda Nomor 13 pada 9 Juni 1948 dan dipimpin oleh Mr. J.W. Van Hoogstraken.
Setelah pembubaran Republik Indonesia Serikat (RIS) dan kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), pemerintah mengambil langkah untuk memusatkan urusan kepegawaian di satu kantor di Jakarta. Sebelumnya, urusan kepegawaian dilakukan di Kantor Urusan Kepegawaian (KUP) Yogyakarta dan DUUP Jakarta. Pemusatan ini ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 pada 15 Desember 1950.
Seiring perkembangannya, struktur organisasi yang mengelola administrasi kepegawaian terus mengalami perubahan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1972, fungsi dan tugasnya semakin diperkuat dengan pembentukan Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN). Lembaga ini kemudian mengalami transformasi menjadi Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang berperan hingga saat ini. Namun, sejak tahun 1994, kantor BKN tidak lagi berada di gedung Nakula Sadewa tersebut.
Pasca tidak lagi ditempati BKN, gedung tersebut mulai difungsinya sebagai bagian dari kantor Badan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Kemendagri yang kini berubah nomenklatur menjadi BSKDN Kemendagri.
Kunjungan komunitas Walk Indies ini memberikan wawasan baru mengenai sejarah administrasi pemerintahan dan kepegawaian di Indonesia. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya pelestarian nilai-nilai sejarah dalam kebijakan pemerintahan yang berkelanjutan.
