Jakarta- Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyelenggarakan Lokakarya Nasional bertema “Linieritas Arah Kebijakan Pusat dan Daerah dalam Rangka Menyukseskan Asta Cita”. Acara yang berlangsung di Hotel Novotel Mangga Dua Square ini menghadirkan sejumlah pakar dan pemangku kepentingan guna membahas strategi mencapai keselarasan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah.
“Kebijakan yang linier antara pusat dan daerah adalah fondasi dari kesuksesan pembangunan kita. Ketika arah kebijakan yang ditetapkan di tingkat pusat berkesinambungan dan sejalan dengan prioritas daerah, maka kita akan mampu bergerak lebih cepat mewujudkan cita-cita bersama,” ungkap Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo dalam sambutanya pada lokakarya tersebut, Jumat, 6 Desember 2024.
Lebih lanjut Yusharto menjelaskan, kebijakan yang linier antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus dilandasi dengan bukti yang akurat, sehingga dalam penerapannya dapat berdampak terhadap upaya mewujudkan Asta Cita. “Setiap kebijakan harus dilandasi dengan bukti yang cukup, bisa dengan hasil penelitian, dilakukan pengukuran atau survei untuk kita mulai proses pengambilan kebijakan yang nantinya diharapkan dapat mendukung terwujudnya Asta Cita,” ungkap Yusharto.
Dalam hal ini, Yusharto mengatakan, Asta Cita terdiri dari delapan tujuan pembangunan strategis yang mencakup berbagai aspek, seperti pengembangan sumber daya manusia, penguasaan teknologi, pembangunan ekonomi berkelanjutan, pemerataan pembangunan, pengentasan kemiskinan, pemantapan ketahanan nasional, hingga tata kelola pemerintahan. Dia mengatakan, setiap pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mendukung Asta Cita. Dirinya berharap kontribusi daerah dalam mendukung Asta Cita tersebut dapat terus ditingkatkan.
“Peran Pemerintah daerah untuk Asta Cita yang pertama yaitu menyelenggarakan program pendidikan dan sosialisasi Pancasila, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilu (Pemilihan Umum), pengawasan dan penegakan hak asasi manusia, dan seterusnya” terangnya.
Sejalan dengan itu, Penasihat Khusus Presiden Bidang Ekonomi Bambang Brodjonegoro, , menyoroti pentingnya linieritas perencanaan daerah dengan perencanaan nasional. Menurutnya, kunci untuk keluar dari status negara berpenghasilan menengah adalah inovasi di segala bidang, termasuk strategi ekonomi dan teknologi. Keselarasan kebijakan antar tingkat pemerintahan menjadi langkah awal untuk menuju Indonesia Emas 2045.
Dia menambahkan, keberhasilan negara-negara seperti Korea Selatan dan Chili dalam mencapai status negara maju dapat menjadi contoh bagi Indonesia, khususnya dalam mengutamakan inovasi dan pemerataan pembangunan. “Jadi memang kata kunci untuk kita maju, terutama kalau saya mengutip laporannya Bank Dunia Tahun 2024 itu adalah inovasi. Tapi maksudnya inovasi segala bidang terutama strategi ekonomi, strategi industri,” jelasnya.
Sementara itu, di lain pihak, Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko turut membahas peran pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan ekstrem. Dia mengatakan, pengentasan kemiskinan bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga menyangkut keadilan dan ideologi. Untuk itu, linieritas kebijakan sangat penting untuk memastikan bahwa program pengentasan kemiskinan berjalan efektif hingga tingkat daerah.
“Kemiskinan seolah-olah persoalan teknis, (padahal) tidak, kemiskinan juga adalah soal ideologi, soal psikologi juga,” tegasnya.
Sebagai informasi tambahan, Lokakarya tersebut juga menghadirkan sejumlah narasumber lainnya meliputi Staf Khusus Bidang Pemerintahan Kemendagri Muchlis Hamdi, Direktur Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara (STIA LAN) Nurliah Nurdin dan Direktur Konservasi Energi (ESDM) Hendra Iswahyudi.
