Jakarta- Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melakukan finasilisasi perumusan strategi kebijakan daerah prioritas empat Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Papua. Hal itu disampaikan Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo dalam sambutanya pada kegiatan Rapat Finalisasi Perumusan Strategi Kebijakan Daerah Prioritas 4 DOB di Hotel Orchardz Jayakarta pada Kamis, 13 Juni 2024.
“Kami sudah melakukan pembinaan pada 4 DOB Papua, yang kemudian ditindaklanjuti dengan kegiatan finalisasi ini, dengan harapan kegiatan ini dapat mensinergikan arah kebijakan nasional dan daerah sehingga kualitas kebijakan menjadi semakin baik,” ungkap Yusharto.
Berikutnya, dia mengatakan, 4 DOB Papua masih menghadapi kendala yang sama terkait penyelenggaraan pemerintahan yang inovatif, yakni keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) perangkat daerah yang masih dalam penataan baik pada jabatan struktural maupun fungsional. Tidak hanya itu, kendala lainnya muncul dari sarana dan prasarana yang masih minim termasuk gedung kantor untuk melakukan pekerjaan rutin juga belum tersedia.
“Pembinaan 4 DOB Papua membutuhkan pendekatan yang lebih intensif dibandingkan dengan daerah lainnya. Untuk itu, kami berupaya memberikan rekomendasi kebijakan kepada pimpinan guna mempercepat pembangunan 4 DOB Papua,” tambahnya.
Sejalan dengan itu, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Cendrawasih Julius Ary Mollet mengatakan, perumusan strategi kebijakan DOB harus berfokus pada isu-isu strategis yang ada di wilayah tersebut. Adapun isu strategis di DOB Papua meliputi isu kemiskinan, isu stunting, isu pendidikan, isu kesehatan, isu ekonomi hingga isu subsistence agriculture.
“Sama dengan pendidikan kita (di DOB Papua) pada aspek kesehatan juga masih kekurang tenaga medis dokter dan perawat, (terlebih) kita sangat kekurangan dokter spesialis karena mereka yang mengambil spesialis tidak pulang ke Papua, memilih ke daerah lain,” ungkapnya.
Akademisi Politeknik Negeri Sriwijaya Sri Gustiani mengatakan hal yang sama mengenai sejumlah isu strategis di wilayah DOB Papua. Dia menegaskan, masyarakat DOB Papua masih mengalami kesulitan mengakses pendidikan yang murah dan berkualitas. Pemerintah pusat melalui Kemendagri perlu melakukan banyak kajian terkait pembangunan pendidikan di Papua, harapanya melalui kajian tersebut dapat melahirkan terobosan-terobosan yang inovatif untuk mengatasi masalah pendidikan di Papua.
“Tantangan pembangunan pendidikan di Papua yakni aksesibilitas layanan pendidikan terbatas, berikutnya kondisi transportasi, topografi, dan alam. Kemudian kualitas pendidikan yang rendah dan sarana serta prasarana hingga jumlah guru (terbatas), motivasi belajar yang rendah penyebabnya faktor ekonomi dan jarak sekolah,” pungkasnya.
Sebagai informasi tambahan, rapat tersebut juga dihadiri sejumlah pembicara lainnya di antaranya meliputi Akademisi Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta Bresca Merina, Koordinator Wilayah Provinsi Papua Barat Kementerian PPN/Bappenas Zulfakar dan Ketua Prodi Keuangan Publik Fakultas Manajemen Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Marja Sinurat.
