Denpasar- Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo kembali menekankan pentingnya keakuratan data dalam pengukuran sejumlah indeks yang diinisiasi pihaknya. Upaya itu dilakukan agar hasil pengukuran sesuai dengan fakta yang terjadi di daerah terkait. Adapun sejumlah indeks yang diinisiasi BSKDN meliputi Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD), Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah (IKKD), dan Indeks Inovasi Daerah (IID).
“Pengukuran seluruh indeks (yang diinisiasi BSKDN) harus betul-betul didasarkan pada data yang yang ada di daerah. Jangan sampai terjadi praktik-praktik yang tidak objektif dalam pengukuran,” ungkap Yusharto saat menjadi Narasumber dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) terkait IKPD, IKKD dan IID yang diselenggarakan oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Bali di Denpasar pada Senin, 27 Mei 2024.
Dia melanjutkan, menurutnya, data yang akurat dalam pengukuran indeks merupakan modal utama untuk mengetahui kondisi daerah dari berbagai faktor. Mulai dari mengetahui kondisi keungan daerah, kepemimpinan, hingga perkembangan inovasi suatu daerah. “Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik sedikit banyak dapat dilihat dari hasil pengukuran indeks. Kita bisa katakan, tanpa data yang valid, daerah akan kesulitan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah misalnya,” ungkap Yusharto.
Dalam kesempatan tersebut, Yusharto juga memaparkan beberapa langkah strategis yang perlu diambil untuk memastikan keakuratan data di antaranya meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di daerah, memaksimalkan kolaborasi antara instansi guna memastikan konsistensi dan integritas data yang dibutuhkan dalam pengukuran indeks. Berikutnya, Yusharto juga menekankan agar setiap instansi melakukan verfikasi data terlebih sebelum melaporkanya pada pemerintah pusat melalui BSKDN.
“Penyelenggaraan pemerintahan yang baik ini harus menjadi komitmen bersama, sehingga dalam mewujudkannya kita semua harus ambil peran,” tambah Yusharto.
Sementara itu, hal serupa dikatakan Kepala BRIDA Provinsi Bali I Made Gunaja mengenai pentingya kolaborasi antar instansi baik di tingkat pusat maupun daerah guna menyamakan persepsi terhadap pengukuran indeks, khususnya terkait keakuratan data. Kolaborasi tersebut satu di antaranya dilaksanakan melalui FGD terkait IPKD, IKKD, dan IID.
“Untuk menjalin sinergitas antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam memacu dan memotivasi pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja pengelolaan inovasi daerah, keuangan daerah dan kinerja pemerintah daerah,” pungkasnya.
