Jakarta- Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong peningkatan inovasi di 4 Daerah Otonom Baru (DOB) di Papua meliputi Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya. Hal itu disampaikan Pelaksana Tugas (Plt.) Sektretaris BSKDN Abas Supriyadi saat memimpin Rapat Pembahasan Persiapan Pembinaan Strategis Prioritas 4 DOB Tahun Anggaran 2024.
“4 DOB ini perlu lebih mendapat perhatian dari kita terkait peningkatan inovasinya, mengingat permasalahan di sana sangat kompleks,” terang Abas di Aula BSKDN pada Kamis, 15 Februari 2024.
Terkait pembinaan dan pengawasan (Binwas) terhadap 4 DOB di Papua, Abas berharap pembinaan tersebut tidak hanya terkait inovasi semata. Pembinaan terkait pengelolaan keuangan daerah, tata kelola pemerintahan daerah, hingga menajemen kepemimpinan kepala daerah juga penting dilakukan.
“Bukan pada nomenklatur inovasi saja tetapi semua substansi yang ada di BSKDN itu bisa masuk dalam kegiatan (Binwas) di 4 DOB ini. Memang walaupun di 2024 ini kita menggunakan inovasi, (tetapi) ini merupakan pintu masuk buat kita di tahun 2025 menjadi secara keseluruhan,” jelas Abas.
Sejalan dengan itu, Pelaksana Harian (Plh.) Kepala Pusat Strategi Kebijakan (Pustrajakan) Politik, Hukum, dan Pemerintahan Dalam Negeri (Polhupemdagri) Gatot Tri Laksono mengatakan, Binwas terhadap 4 DOB di Papua sebaiknya dilakukan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Permasalahan tersebut dapat dijadikan roadmap untuk melakukan Binwas yang tepat.
“(Binwas) ini perlu roadmap artinya sebelum ke 4 DOB di Papua itu mestinya kita menyusun grand designnya dulu seperti apa, itu yang akan menjadi pegangan kita melakukan pembinaan,” ungkap Gatot.
Dalam kesempatan itu, Gatot juga menyarankan agar BSKDN dalam melakukan Binwas juga mengajak komponenen Kemendagri lainnya. Tidak hanya itu, Gatot juga mengimbau agar BSKDN bekolaborasi lintas Kementerian/Lembaga (K/L) agar mendapatkan dukungan dana yang cukup untuk melakukan pembinaan. “Saran saya duduk bareng dengan komponen lain karena punya kegiatan yang masuk juga ke Papua. Sementara, DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) kita yang sangat kecil, untuk itu kita membutuhkan lembaga donor,” pungkasnya.
