Jakarta- Badan Strategi Kebijakan Kemendagri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengimbau Pemerintah Provinsi (Pemprov) Daerah Isitmewa Yogyakarta (DIY) meningkatkan sumber daya keuangan melalui peningkatan pendapatan daerah. Upaya tersebut dinilai dapat mempertahankan hasil pengelolaan keuangan daerah terbaik yang telah diraih Pemprov DIY dalam pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Tahun Anggaran 2022.
“Selamat kepada Pemprov DIY yang sudah meraih nilai IPKD tertinggi pada klaster kapasitas fiskal daerah rendah. Ini prestasi yang harus terus dipertahankan, salah satu upaya yang bisa diterapkan dengan meningkatkan penghasilan daerah atau kapasitas keuangan daerah dengan memaksimalkan potensi yang dimiliki,” ungkap Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo dalam keterangannya di Kantor BSKDN pada Jumat, 26 Januari 2024.
Dia menerangkan, nilai IPKD Provinsi DIY sebesar 87, 327 dengan skor mencapai maksimal pada dimensi 6 atau dimensi opini Badan Pengawas Keuangan (BPK) atas Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (LKPD). Sementara itu, skor dimensi satu atau dimensi kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran cukup rendah yakni sebesar 13,076, sedangkan dimensi dua memperoleh nilai sebesar 19, 286 dengan mandatory spending pendidikan, kesehatan dan infastruktur terpenuhi.
“Hanya saja, pada dimensi 2 ada beberapa pelayanan dasar SPM (Standar Pelayanan Minimal) tidak terpenuhi seperti penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah dan provinis, ini juga perlu menjadi perhatian,” terangnya.
Meski demikian, Yusharto tetap mengapresiasi kesuksesan Pemprov DIY yang juga berhasil memperoleh skor tertinggi pada indiktor fleksibilatas keuangan dan solvabilitas jangka pendek. “Pemprov DIY harus betul-betul menggali lebih banyak lagi potensi yang mereka miliki dalam berbagai bidang untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban keuangan yang jatuh tempo dalam waktu kurang dari 12 bulan misalnya,” pungkasnya.
