Pontianak- Pemerintah daerah (Pemda) perlu menerapkan inovasi sebagai habit dalam bekerja. Dengan demikian, inovasi tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang asing atau sulit dijangkau. Hal ini tidak terkecuali bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat (Kalbar) yang perlu terus berupaya meningkatkan inovasinya.
Hal itu disampaikan Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo saat menjadi narasumber dalam Rapat Koordinasi (Rakor) yang mengusung tema “Sinergitas BSKDN dengan Lembaga Litbang Daerah dalam Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”. Acara tersebut berlangsung di Kantor Gubernur Kalimantan Barat pada Selasa, 4 April 2023.
Dalam paparannya, Yusharto mengungkapkan, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Provinsi Kalbar perlu memahami konsep penciptaan inovasi dari masalah yang dihadapi saat bekerja. Banyak pihak menyebut inovasi seperti itu sebagai inovasi frugal atau inovasi sederhana yang berangkat dari kebutuhan.
“Kita pikirkan hal-hal sederhana yang berasal dari permasalahan yang ada untuk dijadikan sebagai cara-cara baru dari perspektif masyarakat yang akan menerima manfaatnya. Itu adalah cara baru dalam bekerja dan ini bisa didefinisikan sebagai inovasi,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu, berdasarkan data pelaporan IID 2022, Yusharto menjelaskan posisi Provinsi Kalbar mengalami peningkatan skor. Sementara ranking dan pelaporan data inovasi daerah Provinsi Kalbar cenderung berada di posisi yang sama atau stagnan jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
“Untuk itu, kami sekali lagi mengajak (Pemprov Kalbar) melihat bahwa inovasi ini menjadi salah satu cara untuk menyelesaikan masalah dalam bekerja, tidak perlu harus mahal atau digital tetapi kita bisa menemukenali permasalahan dan dari sana kita akan mencetuskan inovasi,” katanya.
Yusharto melanjutkan, dilihat dari data rekapitulasi skor IID Provinsi Kalbar pada klaster kabupaten, nilai tertinggi ditempati oleh Kabupaten Sanggau sementara yang terendah adalah Kabupaten Melawai. Dia menambahkan, pada klaster kota nilai IID tertinggi ditempati oleh Kota Singkawang, sedangkan terendah ditempati oleh Kota Pontianak.
“Kami berharap di tahun-tahun mendatang, Indeks Inovasi Daerah Provinsi Kalbar akan mengalami perubahan yang baik dan bernilai tinggi, begitupun di wilayah kabupaten maupun kotanya,” pungkasnya.
