Jakarta- Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda) untuk mewujudkan kemajuan pelayanan publik. Pesan tersebut disampaikannya saat menjadi narasumber pada Seminar Bedah Buku “Inovasi Pelayanan Publik di Indonesia” karya Muhammad Imanuddin. Seminar tersebut diselenggarakan di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) pada Rabu, 30 November 2022.
Dalam paparannya, Yusharto menyampaikan pelayanan publik menjadi hal yang tidak terpisahkan dari kegiatan pembinaan dan pengawasan (binwas) terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilakukan oleh Kemendagri. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
Selanjutnya, berdasarkan buku karya Imanuddin tersebut, Yusharto mengungkapkan bahwa lahirnya suatu inovasi tidak lepas dari dukungan pendanaan. Itu artinya, perlu ada instrumen yang tepat untuk mendukung perencanaan maupun penganggaran dalam meningkatkan inovasi pelayanan publik.
“Maka dari itu penting bagi Bapak/Ibu sekalian untuk diberikan ruang untuk bisa melakukan perbaikan terhadap rumusan kodefikasi maupun program yang ada dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019,” jelas Yusharto
Selain itu, Yusharto menerangkan seluruh aspek kehidupan saat ini memerlukan adanya inovasi terlebih pengaruh internet yang semakin luas. Yusharto berpendapat kondisi tersebut perlu segera dimanfaatkan dengan baik oleh pemerintah pusat dan daerah melalui kolaborasi dalam meningkatkan pelayanan publik, sehingga mudah diakses oleh masyarakat.
“Dalam inovasi sebaiknya gunakan teknologi yang tepat dan familiar dengan masyarakat kita, contohnya inovasi yang melibatkan penggunaan & smarthpone misalnya,” pungkas Yusharto.
Sebagai informasi tambahan dalam seminar tersebut, hadir narasumber lainnya di antaranya Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa dan Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Lembaga Administrasi Negara Tri Widodo Utomo. Sementara itu hadir juga secara virtual Guru Besar Universitas Indonesia sekaligus Sekretaris Eksekutif Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional Eko Prasojo.
