YOGYAKARTA – Peningkatan inovasi daerah merupakan agenda prioritas yang terus diusung Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Hal itu diupayakan dengan berbagai cara. Salah satunya dengan berkolaborasi dengan perguruan tinggi untuk memperkuat pengukuran Indeks Inovasi Daerah. Demikian disampaikan Kepala Pusat Litbang Inovasi Daerah, Matheos Tan, dalam kunjungan kerja di Universitas Gajah Mada (UGM), Rabu, 13 April 2022.
“Kerjasama dengan perguruan tinggi, seperti UGM, sudah terjalin sejak lama. Berbagai program Kemendagri juga dilakukan dengan menggandeng UGM sebagai salah satu mitranya,” ujar Theo.
Melanjutkan langkah kolaborasi tersebut, kali ini Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) mengajak para peneliti di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisipol) UGM untuk bermitra dalam program pengukuran Indeks Inovasi Daerah. Para peneliti UGM diharapkan dapat membantu validasi Indeks Inovasi Daerah yang telah disusun Kemendagri.
“Kami diperintahkan oleh Bapak Menteri Dalam Negeri untuk memperkuat pengukuran Indeks Inovasi Daerah, dalam rangka peningkatan kinerja pemerintahan daerah, baik dari segi pelayanan maupun peningkatan ekonomi. Sebab itu, pada kesempatan ini kami mengajak Bapak untuk bisa bekerja sama dengan kami,” ucap Theo pada Dekan Fisipol UGM.
Pada kesempatan itu pula, Theo menyampaikan tantangan peningkatan Indeks Inovasi Daerah yang ditemuinya pada banyak pemerintah daerah. “Selama ini teman-teman di daerah menganggap bahwa yang dilakukan dalam indeks inovasi daerah adalah lomba. Sehingga dilakukan atau tidak dilakukan itu tidak dipedulikan,” ceritanya merujuk pada Innovation Government Award yang diselenggarakan Kemendagri untuk mengapresiasi daerah yang mendapatkan predikat inovatif dan sangat inovatif.
Tidak hanya itu, ia juga menceritakan kendala pemerintah daerah untuk meningkatkan inovasi daerah di bidang teknologi. “E-Governmentnya kurang. Sehingga dari sisi literasi digital kepada masyarakatnya juga kurang. Brandingnya ada. Iklannya ada. Tapi masyarakat tidak bisa menggunakan. Terkadang pegawai yang sudah mengikuti pelatihan tapi ketika pulang ke daerah masing-masing tidak dapat melanjutkan melakukan perubahan,” terangnya lagi.
Sebab itu ia mengharapkan UGM dapat bekerja sama untuk memperkuat inovasi yang dilakukan pemerintah dengan memvalidasi Indeks Inovasi Daerah, khususnya pada aspek satuan inovasi daerah yang menjadi salah satu bagian utama dalam pengukuran.
“Satuan inovasi daerah terdiri dari aspek infrastruktur, teknologi, kecepatan bisnis proses, kecanggihan produk, dan hasil kreatif. Ini memerlukan evaluasi dan juga validasi,” terang Thio.
Menjawab hal tersebut, Dekan Fisipol UGM, Wawan Mas’udi menyampaikan kesiapan pihaknya untuk berkolaborasi. “Kami sangat menyambut kerja sama ini, khususnya dengan tim Kementerian Dalam Negeri untuk mengawal pengukuran Indeks Inovasi Daerah ini. Karena kita tahu, inovasi tidak mungkin terpisah dalam pelayanan publik di daerah untuk meraih apa yang kita sebut Good Governance,” ucapnya.
