SURABAYA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Badan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) menurunkan tim untuk membina daerah kurang inovatif dan tidak dapat dinilai dalam Indeks Inovasi Daerah tahun 2021. Tim tersebut bertugas untuk mengidentifikasi persoalan hingga menyosialisasikan pentingnya inovasi untuk peningkatan kualitas pelayanan publik di Indonesia. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan capaian inovasi di tahun selanjutnya.
Pelaksana Harian (Plh.) Kepala Badan Litbang Kemendagri, Eko Prasetyanto, mengatakan gelaran ini dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah (pemda) untuk memaksimalkan kerja inovasi di wilayahnya. “Ini merupakan format awal untuk menghadirkan inovasi secara nyata di setiap wilayah Indonesia. Kegiatan (pembinaan) ini diharapkan mampu memfasilitasi pemerintah daerah untuk lebih memperkuat inovasinya,” ungkap Eko dalam sambutan pembukaan kegiatan pembinaan di Surabaya, pagi tadi, 9 Maret 2022.
Selama proses kegiatan, eko berharap para peserta dapat saling bertukar pikiran, berkoordinasi, hingga menguraikan persoalan yang mereka hadapi dalam pelayanan publik. “Agar kerja-kerja inovasi yang dilakukan ke depan dapat terencana, terpadu, dan selaras. Itu sangat penting untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah secara umum di Indonesia,” ujar Eko.
Kepada tim yang bertugas, Plh Kepala Balitbang Kemendagri tersebut juga menekankan arti penting kegiatan ini dan dampak yang akan dirasakan masyarakat. “Kegiatan ini juga berguna untuk meningkatkan daya saing setiap kabupaten, kota, dan provinsi ke depan. Meningkatkan capaian Indeks Inovasi Daerah juga berarti meningkatkan pelayanan publik yang bermanfaat untuk masyarakat secara umum, terlebih lagi pada daerah-daerah yang dinilai kurang inovatif,” terangnya lagi.
Sebagai informasi, kegiatan pembinaan serupa akan digelar secara maraton di enam kota, dari 8 Maret hingga 14 April 2022. Kegiatan akan dilangsungkan di Surabaya, Medan, Jayapura, Ambon, Makassar, dan Yogyakarta. Masing-masing kota selanjutnya akan dihadiri oleh perwakilan daerah dari masing-masing kabupaten/kota berpredikat kurang inovatif dan tidak dapat dinilai dalam pengukuran Indeks Inovasi Daerah tahun 2021. “Semoga para peserta dapat memahami dengan baik tujuan pembinaan ini,” harap Eko.
