JAKARTA- Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Hadi Prabowo, memimpin serah terima jabatan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kemendagri, dari Dodi Riyadmadji kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Agus Fatoni, di Aula BPP Kemendagri, Rabu (12/2).
Fatoni ditunjuk Menteri Dalam Negeri untuk menjadi Pelaksana Tugas Kepala BPP Kemendagri. Serah terima jabatan itu dilakukan, usai dilantiknya Dodi sebagai pejabat fungsional widyaiswara ahli utama belum lama ini. Pelantikan itu dilakukan berdasarkan keputusan Presiden.
Dalam sambutannya, Hadi mengucapkan terima kasih kepada Dodi yang telah membuat kemajuan di BPP kemendagri. Berbagai kerja yang dilaksanakan pada masa kepemimpinan Dodi, hendaknya menjadi acuan untuk arah kerja mendatang. Dirinya berharap, di bawah Fatoni BPP dapat menjadi lebih baik lagi. BPP kata Hadi, memiliki peran strategis dalam mendukung kerja-kerja Kemendagri. “Sebagai Badan Penelitian dan Pengembangan, ke depan semakin mantap dalam melaksanakan tugasnya,” tutur Hadi.
Hadi menyingung sejumlah hal yang perlu dicermati oleh BPP Kemendagri. Misalnya terkait arahan Menteri Dalam Negeri yang menginginkan adanya kajian ihwal pemilihan kepala daerah yang selama ini dilakukan secara serentak. Kegiatan itu, katanya, dapat dilakukan dengan menggandeng sejumlah pihak, baik perguruan tinggi maupun lembaga riset lainnya. Dalam melakukan kajian, Hadi mengimbau agar BPP Kemendagri selalu berkoordinasi dengan para komponen sehingga dapat mendukung kemajuan Kemendagri.
Selain itu, seiring berkembangnya dinamika, peran Kemendagri sebagai pembina sekaligus pengawas jalannya pemerintah daerah telah mengalami perubahan yang signifikan. Saat ini, kata Hadi, kementerian yang berurusan dengan pemerintah daerah tidak segan mendatangi langsung tanpa melibatkan Kemendagri. Dengan realitas seperti itu, sudah semestinya Kemendagri merumuskan langkah tepat yang perlu diambil.
Di sisi lain, isu inovasi juga perlu menjadi perhatian BPP Kemendagri. Hadi berharap, BPP Kemendagri dapat menghasilkan inovasi yang mampu diterapkan di lingkup Kemendagri bahkan pemerintahan daerah. Sehingga perannya tak hanya memberikan penghargaan terhadap inovasi yang dilakukan pemerintah daerah. “Tentunya BPP juga melakukan evaluasi dan monitoring terhadap inovasi yang dilakukan oleh pemerintah provinsi, kabupaten, kota,” tuturnya. (MJA)
