JAKARTA-Penyusunan modul layanan Pusat Jejaring Inovasi Daerah (Puja Indah) ditekankan banyak melibatkan perangkat internal Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri (BPP Kemendagri). Sebab, modul itu nantinya menjadi bekal bagi perangkat kerja BPP Kemendagri dalam berbagi pengetahuan kepada daerah ihwal layanan Puja Indah. Demikian ungkap Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah (Puslitbang Inovda), BPP Kemendagri, Matheos Tan saat mengikuti rapat penyusunan manual penerapan model inovasi pelayanan, di Hotel Aryaduta, Selasa (22/10).
Meski begitu, lanjut Matheos, penyusunan modul Puja Indah tetap bekerja sama dengan pihak terkait untuk menghimpun masukan. Pelibatan itu berdasarkan arahan dari internal BPP Kemendagri. Namun, peran internal itu tetap ditekankan. Jika keseluruhan isi modul disusun oleh pihak ketiga, maka keahlian peneliti BPP Kemendagri patut dipertanyakan. “Nanti BPK (Badan Pengawas Keuangan) bilang begini, masa punya peneliti tidak bisa bikin modul,” tutur Matheos.
Senada dengan Matheos, Djoko Sulistyono peneliti BPP Kemendagri juga menyarankan, agar pelibatan pihak ketiga dalam penyusunan modul Puja Indah itu tidak dilakukan secara penuh. Tetapi, diarahkan pada pelibatan internal perangkat kerja BPP Kemendagri. Sehingga ada proses belajar baik oleh staf maupun peneliti. “Mereka juga harus belajar, takutnya seperti tahun lalu, begitu pihak ketiga keluar dari sini, kita kelimpungan sendiri,” katanya.
Puja Indah merupakan program BPP Kemendagri, melalui Puslitbang Inovda untuk mendorong daerah berinovasi. Saat ini sistem tersebut menyediakan 7 layanan pemerintahan, seperti perizinan, kesehatan, pendidikan, komoditas, aspirasi DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah), ketenagakerjaan, serta layanan update kependudukan. Layanan itu dapat direplikasi oleh pemerintah daerah dengan ketentuan tertentu. (MJA)
