Dikutip dari jogjapolitan.harianjogja.com, Himpunan Mahasiswa Pascasarjana Universitas Gadjah Mada (UGM) menggelar seminar nasional bertajuk “Rencana Perpindahan Ibu Kota dan Langkah Cerdas dalam Menanggapinya”.
Dalam seminar ini terdapat 20 esai maupun artikel mahasiswa yang isinya memberi masukan terkait dengan rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Kajian mahasiwa ini dikelompokkan menjadi empat klaster sesuai dengan keilmuan yang dimiliki oleh masing-masing peneliti, yakni bidang kesehatan, sosial humaniora, pertanian, dan saintek.
Dari hasil tulisan tersebut, selain dibahas dalam seminar juga dibukukan dan diberikan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Upaya memberi masukan ini dilatari keinginan kalangan terdidik untuk ikut menjadi salah satu aktor penting di dalam perubahan bangsa Indonesia.
Tim Kajian Pascasarjana UGM, Adkha Bukhori, mengatakan cendikiawan atau kalangan terdidik seperti kalangan di perguruan tinggi perlu membantu para pelaksana kebijakan dan politisi dalam membangun Indonesia, baik melalui konsep atau gagasan.
Salah satu konsep yang sejauh ini disodorkan dalam pembangunan ibu kota baru adalah smart city.
“Smart city dikonsep untuk diterapkan di ibu kota baru yang perlu diperhatikan adalah bagaimana pembangunan manusianya, karena Indonesia termasuk salah satu negara yang memiliki populasi penduduk terbesar. Jika perkembangan tersebut tidak dikoordinir dengan maksimal apakah akan terjadi seperti di Afrika yang tidak mampu mengelola memanfaatkan bonus demografinya,” kata Adkha Bukhori, Rabu (16/10/2019).
Pembangunan manusia menjadi tolak ukur penting dalam mengembangkan smart city di lokasi calon ibu kota baru. Infrastruktur yang smart city solusi yang dibutuhkan bagaimana infrasuktur bukan hanya dibangun berdasarkan tanpa konsep, tanpa gagasan, tanpa memberikan solusi dan perubahan Indonesia kedepan. Kemudian secara Sosial dan pemerataan ekonomi apakah Indonesia sudah sejahtera secara merata dalam segi perekonomiannya.
Jika dilihat dengan empat klaster keilmuan yang sudah dibentuk dan dilakukan penelitian oleh mahasiswa diharapkan dapat diolah dan diramu sehingga dapat memberikan solusi bagi bangsa Indonesia ke depannya.
Klaster kesehatan, sosial dan humaniora misalnya menyoroti masalah gaya hidup, jika manusia akan dipindahkan ke lokasi baru, karena pasti akan terjadi perbedaan gaya hidup dengan masyarakat lokal.
Bagaimana mengembangkan gaya hidup yang smart, masyarakat yang tidak terjadi ketimpangan sosial. Bagaimana melakukan pendekatan kepada masyarakat lokal. Pemerintah diharapkan mampu memberi solusi membangun masyarakat sehat dan peduli pada alam baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial di lokasi ibu kota yang baru.
Dalam klaster kesehatan masalah yang diangkat mengenai kebutuhan air bersih dan budaya hidup sehat, pengelolaan daerah aliran sungai serta bagaimana mendorong gaya hidup manusia yang seimbang dengan Smart Hold dan melakukan managemen control.
Sedangkan dalam klaster sosial humaniora masalah yang ditekankan adalah budaya, pelayanan publik dan kesiapan SDM, menjaga kesejahteraan masyarakat yang itu semua membutuhkan Smart Government [Pemerintah yang cerdas] dan tata keola yang terintegrasi.
Hasil penelitian Ahmad Reski Awaludin misalnya memaparkan, meskipun Kalimantan Timur sudah bisa ditempati sebagai ibu kota baru, ternyata masih ada permasalahan bencana alam yang perlu diperhatikan. Alhasil perlu adanya mitigasi bencana berbasis online untuk mempercepat proses evakuasi.
Pembina Himpunan Mahasiswa Pascasarjana UGM, Tri Kuntoro, mengucapkan penelitian dan seminar tersebut adalah cara cerdas perguruan tinggi dalam merespons rencana pemindahan ibu kota. Dengan itu ia berharap mahasiswa benar-benar melakukan penelitian tidak hanya memberikan opininya saja melalui tulisan yang sudah dikirimkan.
“Kajian mahasiswa diharapkan lebih luas, lebih dalam dan lebih bagus sehingga naskah nantinya dapat dikirimkan ke Jakarta untuk pembanding dan saya berharap akan diperhatikan sehingga akan diakomodasi oleh pemerintah,” kata Tri Kuntoro.
Direktur Perkotaan, Perumahan dan Permukiman, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Tri Dewi Virgiyanti, mengungkapkan Pemerintah telah melakukan kajian-kajian terkait dengan lokasi ibu kota baru yang paling ideal, yakni sebagian di Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur.
“Memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan akan mengurangi berbagai masalah yang membebani Jakarta, seperti halnya konsumsi sumber daya alam, populasi penduduk, demografi, kemacetan, hingga polusi. Pemindahan juga ditujukan untuk merangsang pembangunan infrastruktur dan ekonomi di lokasi ibu kota baru hingga mengurangi kesenjangan pertumbuhan antara Kalimantan dengan Pulau Jawa,” katanya.
