JAKARTA-Program yang memiliki daya ungkit reformasi birokrasi yang tinggi adalah inovasi. Untuk itu Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri (BPP Kemendagri) didorong untuk meningkatkan penerapan inovasi. Hal ini diungkapkan Kepala Bagian Perencanaan BPP Kemendagri Mohammad Noval Labadjo, saat mengikuti forum pembahasan road map reformasi birokrasi BPP Kemendagri periode 2020-2024, di Ruang Rapat II BPP Kemendagri, Selasa (1/10). Kegiatan ini diikuti oleh sejumlah perangkat kerja terkait termasuk peneliti.
Noval menegaskan, inovasi bukan hanya tugas dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah, melainkan seluruh perangkat kerja BPP Kemendagri. Inovasi dapat dilakukan dengan memanfaatkan berbagai layanan sistem aplikasi yang sudah dibangun BPP Kemendagri. Selama ini, layanan tersebut menurutnya belum dimanfaatkan secara maksimal. “Kalau memang bisa itu kita dorong untuk coba dilaksanakan,” katanya.
Dia menjelaskan, BPP Kemendagri telah banyak membangun inovasi namun mandek di tengah jalan. “Dulu kita bikin aplikasi perjalanan dinas tapi hilang (tidak dilanjutkan), padahal kalau dibiasakan terus, teman-teman akan terbiasa menggunakannya,” jelas Noval.
Menurut Noval, pengadaan fasilitas pendukung penggunaan aplikasi seperti gawai bisa dianggarkan untuk diberikan kepada perangkat kerja terkait. Selama ini, fasilitas itu tidak diberikan karena belum menemukan alasan yang jelas. Namun, dengan adanya peningkatan inovasi, misalnya melalui layanan e-office fasilitas serupa gawai dapat diakomodasi.
Noval menjelaskan, peran reformasi birokrasi Kemendagri banyak dibebankan pada Sekretaris Jenderal, dan Inspektorat Jenderal. Sedangkan BPP Kemendagri hanya berperan sebagai komponen pengungkit. Kendati demikian, BPP Kemenagri tetap harus berperan dalam mendukung reformasi birokrasi Kemendagri. Sebab, berbagai bukti inovasi, lanjut Noval, akan menambah capaian reformasi birokrasi Kemendagri. “Kalau kita nggak mendukung turun (angka) reformasi birokrasi Kemendagri,” jelas Noval. (MJA)
