Jaga Situasi Kondusif, Peneliti LIPI Setuju Polri Larang Demo di Papua

Dikutip dari detik.com, Peniliti senior LIPI Adriana Elisabeth, mengaku setuju dengan pelarangan demonstrasi yang berpotensi chaos di Papua. Pelarangan tersebut bisa meredakan situasi di Papua.

“Tidak ada yang instan ya, yang paling penting dan urgen mencegah demo, kemudian segera dibebaskan mahasiswa yang ditangkap untuk sementara reda,” kata Adriana saat dihubungi, Minggu (1/9/2019).

Larangan demo itu, Adriana mengatakan bisa menghindari bentrokan di Papua. Jika demo diizinkan bisa berpotensi kerusuhan kembali.

“Larangan itu sifatnya sementara, kalau dalam pemahaman saya seperti itu, pertama sekali lagi untuk menghindari bentrokan. Kalau ada diizinkan demo pasti berpotensi ya rusuh lagi atau pihak ikut-ikut jadi saya nggak tahu sementara seperti apa artinya sejauh pengamatan saya tujuannya untuk mencegah sebisa mungkin tidak terjadi bentrokan,” ucap dia.

Menurut Adriana, hanya dua kejadian demo anarkis di Papua berjalan dengan damai. Demo yang lainnya di Papua berujung ricuh.

“Mungkin hanya dua demo yang relatif aman ya di Wamena, cuma jalan dan berdoa, Sebelum kerusuhan di Jayapura itu kan juga ada demo aman, tapi segitu banyak hanya dua kali isu rasialisme tapi yang lain sudah campur-campur anarkis, tujuan bergeser ke politik. Nah itu menjadi otoritas polri untuk mencegah karena kalau sudah berhadapan susah menghindari,” ucap dia.

Tokoh masyarakat dan agama, disambung Adriana juga bisa meredakan situasi di Papua. Mereka bisa mengajak warga Papua agar tidak terpancing dengan provokasi.

“Tokoh agama dan masyarakat pulang menggarap kelompok masing-masing ya meredakan jangan terpancing, itu tidak ada instans,” ujar Adriana.

Selain itu, Adriana menyebut pemerintah yang berencana meningkatkan sumber daya manusia (SDM), bisa mengoptimalkan pemuda di Papua. Karena massa demo yang ikut kemungkinan yang tidak mempunyai kerjaan sehingga harus diberikan kegiatan yang positif.

“Kalau melihat visi Pak Jokowi pemberdayaan sumber daya manusia, coba dioptimalkan, anak-anak ikut demo masih muda mungkin sebagian tidak ada pekerjaan. Maka diberdayakan agar ada kegiatan positif agar mereka tidak terprovokasi. Banyak yang harus dibenahi,” jelas Adriana.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian sebelumnya memerintahkan Kapolda Papua Irjen Rudolf Albert Rodja dan Kapolda Papua Barat Brigjen Hery Rudolf Nahak mengeluarkan maklumat seusai serangkaian aksi demonstrasi di dua wilayah tersebut yang berakhir anarkis. Inti dari isi maklumat adalah melarang demonstrasi yang berpotensi chaos.

“Saya sudah perintahkan kepada Kapolda Papua dan Papua Barat untuk mengeluarkan maklumat. Maklumat untuk melakukan larangan demonstrasi atau unjuk rasa yang potensial anarkis,” ujar Tito seusai acara HUT Polwan ke-71 di Polda Metro Jaya, Jakarta, Minggu (1/9).