Dikutip dari cnnindonesia.com, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution meminta Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) membentuk komite khusus untuk menentukan prioritas riset ke depan. Prioritas itu akan menentukan produk dan sektor yang akan dijadikan materi riset.
Ia melihat selama ini riset yang dilakukan oleh BPDP-KS belum berdampak signifikan terhadap perkembangan industri sawit. Bahkan, tak jarang, hanya menjadi rutinitas semata.
“Jangan karena kemudian jadi program rutin yang pokoknya dibikin, tapi hanya untuk mengisi lemari dan tak berisi pengetahuan mengenai sawit,” kata Darmin, Kamis (1/8).
Tak hanya itu, Darmin juga meminta agar BPDP-KS tak mengerjakan riset untuk semua produk maupun sektor di industri sawit. Lembaga itu bisa membagi poin-poin mana saja yang bisa diriset olehnya dan perusahaan swasta.
“Paling tidak ada 120 juta pohon yang kalau dikerjakan 20 tahun misalnya berapa produksi pohonnya itu, kalau bisa lahirkan industri kayu dari situ luar biasa,” ucapnya.”Karena, ada yang bisa diriset secara individual oleh perusahaan besar. Jadi (BPDP-KS) tidak perlu berebut dengan mereka (perusahaan),” terangnya.
Ia mencontohkan, untuk riset benih yang memiliki produktivitas tinggi dan tahan hama bisa dilakukan oleh perusahaan swasta. Begitu juga dengan riset perkebunan nusantara dan produk turunan sawit.
“Tapi, ada hal yang hubungannya dengan usaha perkebunan rakyat. Misalnya, tentang peremajaan sawit rakyat, itu bisa dengan biaya dari BPDP-KS,” jelas mantan gubernur Bank Indonesia ini.
Kemudian, BPDP-KS juga bisa meneliti cara agar bisa memproduksi kayu dari pohon sawit. Pasalnya, pohon menghasilkan banyak air sehingga sulit diolah menjadi kayu. Padahal, ada 4 juta hektare (ha) lahan sawit milik rakyat di dalam negeri.
Ia menambahkan proses penelitian bisa dilakukan dengan berbagai metode sekaligus, misalnya dua hingga tiga pendekatan ilmiah. Dengan demikian, hasilnya pun diharapkan lebih optimal.
