JAKARTA- Era globalisasi telah menumbuhkan persaingan antarbangsa secara kompetitif, dan memacu lahirnya berbagai inovasi yang dihasilkan melalui riset lembaga penelitian. Hasil penelitian dibutuhkan untuk menghimpun validitas data yang tepat dan akurat dalam mengelola potensi sumber daya yang ada. Demikian ungkap Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri (BPP Kemendagri) Dodi Riyadmadji, saat membuka Forum Diskusi Aktual yang digelar Pusat Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kewilayahan, Pemerintahan Desa, dan Kependudukan, di Aula BPP Kemendagri, Senin (17/6).
Hasil kajian dan analisa berperan penting dalam menyusun kebijakan berbasis penelitian yang relevan. Sebab, penelitian yang tidak akurat dapat menyebabkan penerapan kebijakan menjadi gagal. Hasil penelitian juga dapat menjadi bukti ilmiah dari proses penyusunan kebijakan. “Sehingga hasil-hasil penelitian sudah seharusnya sinergi dengan kebutuhan dunia usaha,” katanya.
Perubahan paradigma dalam pengambilan kebijakan berbasis bukti ilmiah, telah membuka peluang besar bagi para peneliti untuk berpartisipasi dalam penyusunan kebijakan. Peluang itu dapat dimanfaatkan melalui kerja sama dengan para pengambil kebijakan. Kendati demikian, peneliti juga perlu memastikan agar hasil penelitiannya dapat diakses oleh para pemangku kepentingan, sehingga dapat berguna secara lebih efektif.
Dodi menilai, salah satu tantangan terbesar pemerintah adalah memproduksi kebijakan yang berkualitas sehingga memperkuat daya saing dengan peluang dan sumber daya yang dimiliki. Oleh karenanya, kebijakan publik yang berkualitas dapat dilihat berdasarkan bukti-bukti yang memadai. Sehingga BPP berperan penting dalam mengelola data faktual dari hasil kajian sebagai pertimbangan penyusunan kebijakan. “Dengan demikian, Badan Penelitian dan Pengembangan menjadi dapur untuk menghasilkan kajian-kajian dan penelitian apakah layak atau tidak menjadi kebijakan publik,” terangnya.
Namun, dirinya menilai hubungan antara instansi yang menghasilkan penelitian dengan pihak pengambil keputusan masih belum berjalan optimal. Kondisi ini diakibatkan kurangnya kualitas dan kuantitas penelitian yang relevan dengan prioritas kebijakan pemerintah. Ditambah akses pengambilan kebijakan terhadap hasil penelitian yang relevan belum optimal.
Dodi menegaskan, dengan berbagai permasalahan dan tantangan yang ada, pemerintah berkomitmen mengacu semangat evidence based policy dalam proses penyusunan kebijakan. Kondisi ini, lanjut Dodi, menjadi tantangan bagi BPP, mengingat perannya yang strategis guna merumuskan kebijakan yang selaras dengan visi dan misi Pemerintahan Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah dalam mewujudkan BPP sebagai think tank perumusan kebijakan. “Sehingga setiap kebijakan yang lahir semestinya berdasarkan hasil kajian atau penelitian,” katanya.
Ada pun acara bertajuk Optimalisasi Hasil-hasil Kajian dan Penelitian Pusat Adwil, Pemdes, dan Kependudukan tersebut, dihadiri oleh BPP dari berbagai daerah. Kepala Bidang Administrasi Kewilayahan Agung Wijaya berharap, dengan terselenggaranya acara itu dapat meningkatkan kompetensi peneliti yang muaranya mampu mengoptimalkan hasil penelitian baik di BPP Kemendagri maupun BPP daerah. (MJ)
