JAKARTA- Cita-cita Presiden Joko Widodo yang ingin menjadikan Indonesia terlibat dalam arus revolusi industri 4.0, sangat bergantung pada kemampuan sumber daya manusia, dalam menguasai dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, serta inovasi. Inovasi menjadi kunci dalam menata proses transformasi Indonesia ke arah industri berteknologi tinggi tersebut. Demikian ungkap Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri (BPP Kemendagri) Dodi Riyadmadji, saat membuka rapat sosialisasi program inovasi yang digelar Pusat Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah (Puslitbang Inovda), di Hotel Le Grandeur, Jakarta Pusat, (14/5). “Indonesia perlu menata ekosistem inovasinya melalui visi-misi perencanaan yang futuristik, strategi perekayasaan serta riset dan pengembangan yang terfokus,” lanjutnya.
Dodi berharap, pemerintah daerah terus berinovasi untuk menjawab tuntutan dan tantangan dari masyarakat. Pemerintah juga perlu memberikan perhatian terhadap generasi milenial yang pada 2020 diperkirakan jumlahnya mencapai 45 persen dari total penduduk. “Pemerintah perlu mengakomodasi generasi tersebut dengan menerapkan adaptasi teknologi informasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah,” katanya.
Guna menjawab tantangan tersebut, lanjut Dodi, sejak 2012 Kementerian Dalam Negeri beserta Kementerian Riset dan Teknologi (saat ini Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi) telah menginisiasi inovasi yang diwujudkan dalam bentuk Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri No 03 Tahun 2012 dan No 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah.
Selain itu, untuk mempercepat peningkatan daya saing daerah melalui berbagai inovasi yang telah dilakukan daerah, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah. Regulasi tersebut sebagai pijakan dalam melaksanakan inovasi daerah secara berkelanjutan dan terintegrasi secara nasional. “Inovasi daerah tersebut merupakan bentuk pembaruan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan melalui tiga pendekatan yakni, tata kelola pemerintahan, pelayanan publik dan inovasi lainnya sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan daerah,” kata Dodi.
Dodi mengatakan, BPP Kemendagri telah melakukan berbagai upaya untuk mendorong percepatan pelaksanaan inovasi di berbagai sektor publik. Hal itu dilakukan untuk mengejar ketertinggalan daerah dengan melakukan sentuhan di banyak sektor publik dengan beragam inovasi.
Adapun acara sosialisasi tersebut berlangsung dari 13-14 Juni 2019, dengan melibatkan peserta dari berbagai pemerintah daerah yang berbeda setiap harinya. Sebelumnya, sosialisasi juga dilakukan dengan melibatkan daerah lain. Dalam kesempatan itu, peserta diberi pemahaman mengenai berbagai program Puslitbang Inovda untuk mendorong daerah menerapkan inovasi. Program itu seperti, Pusat Jejaring Inovasi Daerah (Puja Indah), indeks inovasi, Innovation Government Award (IGA), dan teranyar yang sedang dikembangkan adalah Tutorial Exhibition of Innovation (Tuxedovation).
Pada acara itu peserta juga dilatih melakukan pengisian indeks inovasi secara teknis. Indeks inovasi berguna untuk memetakan kondisi daerah yang menerapkan inovasi. Selain itu, indeks juga dijadikan salah satu acuan untuk memberikan penghargaan pada ajang IGA. Adapun tahun ini, gelaran tersebut rencananya akan berlangsung pada September sebelum struktur kabinet baru terbentuk. (MJ)
