JAKARTA- Mendekati hari Pemilihan Umum (Pemilu) yang jatuh pada 17 April 2019 berbagai gesekan antarpendukung mulai marak terjadi. Pegawai Badan Penelitian dan Pengembangan Kementrian Dalam Negeri (BPP Kemendagri) diimbau menjadi penengah atas dinamika tersebut. Salah satunya melalui upaya pencegahan terjadinya kampanye negatif, seperti berita bohong dan sebagainya. Hal itu diungkapkan Kepala BPP Kemendagri Dodi Riyadmadji saat menjadi inspektur upacara bendera, di kantor BPP Kemendagri, Senin (1/4).
Ia menyebutkan, ada 10 provinsi yang disinyalir suasana politiknya lebih memanas ketimbang tempat lainnya. “Oleh karena itu kita semua harus bisa mendinginkan suasana yang terjadi di lapangan,” katanya.
Selain itu, Dodi mengaku diminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Pemerintah untuk mendorong masyarakat agar menggunakan hak pilihnya pada pemilu mendatang. Oleh karenanya kesadaran pemilih untuk menyalurkan hak pilihnya perlu ditingkatkan. “77,5 persen masyarakat menggunakan hak pilihnya merupakan angka target yang cukup dalam memberikan partisipasi,” katanya.
Masyarakat perlu didorong menggunakan hak pilihnya karena pemilu kali ini bertepatan dengan libur panjang. Dodi menyebutkan, berdasarkan informasi yang didapat tidak sedikit masyarakat yang sudah berniat menghindari gelaran lima tahunan tersebut. “Berencana tidak akan menggunakan hak pilihnya, karena takut terjadi keributan,” katanya.
Dengan kondisi itu, dirinya mengimbau agar pegawai BPP memberikan penjelasan kepada masyarakat luas, baik keluarga maupun masyarakat bahwa pemilu bakal berlangsung secara damai dan tertib.
Sementara itu, dalam menggunakan hak pilih Dodi berpesan agar pegawai BPP Kemendagri menggunakan akal sehat dalam memilih calon pemimpin. Ia berharap melalui Pemilu nanti dapat menghasilkan perubahan yang lebih baik lagi. “Saya kira itu prinsip yang harus dipegang oleh kita semua, pola pikir sehat kita melangkah ke TPS (Tempat Pemungutan Suara) pada 17 April 2019 dalam menggunakan hak pilih,” katanya.
