JAKARTA – Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Hadi Prabowo, memberikan apresiasi kepada Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kemendagri terhadap beberapa program hasil penelitian yang sudah dilakukan pada 2018. Ia berharap hasil penelitian BPP bisa dibagikan kepada seluruh provinsi dan daerah, khususnya yang berkaitan dengan permasalahan daerah yang dihadapi seperti isu otonomi khusus, indeks pengelolaan keuangan dan sebagainya. Hal itu disampaikan langsung dalam Forum Majelis Pertimbangan (MP) dan Tim Koordinasi Pendukung Majelis Pertimbangan BPP Kemendagri pada Rabu, 19/12/2018 di Hotel Borobudur, Jakarta.
Selain itu, Dalam forum tersebut, Hadi juga mengatakan pentingnya setiap komponen yang ada di Kemendagri memberikan masukan terkait isu strategis dan aktual kepada BPP Kemendagri. Hal itu menurutnya menjadi penting megingat akan adanya evaluasi setiap lembaga yang ada dalam kabinet kerja.
“Dengan begitu kita bisa mempersiapkan diri dan mencermati dinamika penyelenggaran pemerintahan yang semakin komplek. BPP nantinya bisa menghasilkan rekomendasi kebijakan terkait permasalahan seperti pasca-pelaksanaan pilkada serentak, bencana alam, permasalahan papua. Kita harus memperkuat aspek kelembagaan,” ucapnya.
Kepala BPP Kemendagri Dodi Riyadmadji dalam forum tersebut juga menyatakan, BPP pada 2018 telah melakukan kegiatan strategis lain antara lain indeks inovasi daerah, indeks pengeloaan keuangan daerah, dan indeks pengelolaan keuangan daerah. dalam forum tersebut ia berharap memperoleh gambaran kegiatan yang bisa dieksekusi BPP Kemendagri pada 2019.
“Di dalam kerangka kita ingin memperoleh masukan tahun 2019 selain apa yang disampaikan Sekjen Kemendagri. Kami sangat ingin memperoleh masukan dari unit kerja Esselon I untuk mengusulkan persoalan dan isu strategis yang layak untuk dikaji dan diteliti lebih lanjut,” terang Dodi
Selain dihadiri oleh Hadi Prabowo, forum tersebut juga dihadiri oleh para anggota Majelis Pertimbangan yang terdiri dari para pejabat esselon I komponen Kemendari. (MSR)
