JAKARTA – Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kemendagri menggelar forum pertemuan pimpinan Kelitbangan antar Kementerian dan Lembaga, dalam rangka sinergitas pembinaan pelaksanaan inovasi daerah, pada Senin, (3/12) di Hotel Borobudur.
Hadir dalam forum tersebut, Dodi Riyadmadji (Kepala BPP Kemendagri), Rudy S. Prawiradinata (Deputi Bidang Pengembangan Regional Bappenas), M. Imanuddin (Asisten Deputi Perumusan Kebijakan dan Pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan BPPT), Ophirtus Sumule (Direktur Sistem Inovasi, Kemenristek-Dikti), Sadjuga (Direktur Pengelolaan Kekayaan Intelektual Kemenristek Dikti), Seno Hartono (Kepala Pusat Inovasi Kelembagaan dan SDM Aparatur LAN), Amich Alhunami (Direktur Pendidikan Tinggi, Iptek, dan Kebudayaan), dan Muhammad Zainuddin (Kasubdit Hibah, DD, dan DID, Kementerian Keuangan)
Dodi mengatakan, inovasi menjadi salah satu indikator penentu kemajuan suatu bangsa. Tentunya dalam persaingan antar negara yang terus meningkat, ke depannya dorongan untuk meningkatkan daya saing Indonesia pada tataran internasional akan sulit dicapai, tanpa dibarengi dengan kemajuan di berbagai daerah secara lebih merata dan berdaya saing. Untuk itulah, kekuatan inovasi perlu terus didorong dan ditingkatkan guna diimplementasikan oleh sebanyak-banyaknya daerah bagi terciptanya daya saing tersebut.
Atas pertimbangan itu pula, Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah berupaya mendorong tumbuh kembangnya inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kebijakan dimaksud diharapkan mampu memacu kreativitas daerah dan memberikan jaminan perlindungan hukum bagi ASN dalam melahirkan berbagai inovasi terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah bagi kesejahteraan masyarakat dalam arti yang lebih luas.
“Berkenaan hal tersebut, Badan Litbang Kementerian Dalam Negeri mengambil inisiatif mengundang para pemangku kepentingan dari Kementerian/Lembaga terkait, untuk duduk bersama dalam forum yang berbahagia ini dalam rangka membicarakan dan menyepakati beberapa hal terkait sinergitas dalam pembinaan pelaksanaan inovasi daerah dimaksud,” kata Dodi dalam sambutan pembukaan
Untuk itulah, lanjut Dodi forum ini membahas isu pada tataran sinkronisasi dan sinergi regulasi dan kebijakan nasional yang terkait langsung atau berhubungan dengan pelaksanaan inovasi daerah. Selain itu juga berkenaan dengan sinergi program pembinaan inovasi daerah oleh Pemerintah Pusat seperti sinergi penyusunan Rencana Aksi Pembinaan Inovasi Daerah berbasis Indeks Inovasi Daerah untuk diimplementasikan ke dalam program pembinaan masing-masing Kementerian/Lembaga
Dimoderatori oleh Kepala Puslitbang Inovasi Daerah BPP Kemendagri, Safrizal memberikan waktu pada beberapa narasumber untuk memaparkan masing-masing program kegiatannya. Seperti dari LAN (Lembaga Administrasi Negara) ada Inagara (Inovasi Administrasi Negara), KemenPAN RB ada Sinovik (Sistem Inovasi Pelayanan Publik), di Kemenristek Dikti ada Penghargaan Iptek dan Inovasi, dan di BPP Kemendagri sendiri ada IGA (Innovation Government Award). “Bahwa semuanya perlu disinkronisasi untuk kepentingan bersama,” kata Safrizal.
Menanggapi Safrizal, beberapa pejabat Eselon I atau yang mewakilinya sepakat, bahwa masalah inovasi di daerah perlu disinkronisasi. Sebab, menurut Imanudin ada tiga hal yang mempengaruhi inovasi, yakni Policy Brief (Kebijakan), Leadership (Kepemimpinan), dan Birokrasi. “Dari ketiga tersebut, faktor kepemimpinan menjadi utama. Sebab, apabila inovasi tidak didorong dari pemangku kebijakan di daerah, maka hasilnya tidak maksimal, dan ini juga soal popularisme Pemerintah Daerah sendiri sebenarnya, sebab penghargaan macam ini menjadi prestige bagi Pemerintah Daerah,” kata Imad
Sebenarnya, menurut Safrizal segala jenis penghargaan yang selama ini sudah terselenggara merupakan upaya yang baik dari Pemerintah Pusat dalam rangka mendorong kemajuan dan daya saing di daerah, hanya saja memang dukungan materil belum cukup memadai. Pada kesempatan tersebut, Safrizal berharap dari Kementerian Keuangan bisa mendukung anggaran untuk hadiah daerah yang inovatif, sehingga menjadi acuan daerah tersebut atau daerah lainnya untuk berdaya saing inovasi. “Pelaksanaan inovasi sebenarnya tidak harus mahal, malah harus mengefisiensikan anggaran, namun dengan dorongan dan dukungan anggaran lebih ke daerah itu jadi pemicu bagi mereka,” harap Safrizal.
Menanggapi tersebut, Zainuddin (Kasubdit Hibah, DD, dan DID, Kementerian Keuangan) mengatakan, sebenarnya soal dana insentif bagi daerah berinovasi bisa diusulkan dalam DID (Dana Insentif Daerah), dengan catatan itu masuk dalam indikator tambahan DID. Namun memang secara konsep perlu dimatangkan, karena memang masih banyak factor-faktor yang lebih diatur lebih mendasar dalam mendorong inovasi ini. Seperti yang sudah dijelaskan, bahwa ada faktor kepemimpinan, lembaga, dan juga kebijakan. “Untuk itu perlu kita sinkronisasi lebih mendalam,” terangnya.
Sebenarnya, di penghujung acara BPP Kemendagri telah mencatat beberapa poin kesepakatan dalam forum tersebut, namun karena beberapa peserta yang hadir kebanyakan perwakilan pejabata Eselon I, dan ingin membaca lebih detail notulensi kesepakatan pada rapat tersebut, peserta meminta waktu untuk berdiskusi terlebih dahulu dengan intansi masing-masing. Melihat hal itu, Safrizal langsung menentukan deadline rundingan dari masing-masing peserta agar dalam jangka dua hari ke depan, berkas itu bisa dipelajari dan ditandatangani. “Mudah-mudahan kesepakatan ini bisa digunakan pada tahun anggaran 2019,” harap Safrizal. (IFR)
