JAKARTA – Dalam acara Rapat Rencana Kerja Pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan kemendagri Kepala Bagian Reformasi Birokrasi Kemendagri, Budi Utomo, memaparkan delapan area perubahan sebagai agenda prioritas yang harus dilakukan oleh masing-masing pokja. Kedelapan area perubahan tersebut mencakup manajemen perubahan, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas, penguatan kelembagaan, penguatan tatalaksana, penguatan sistem manajemen SDM-Aparatur Sipil Negara (ASN), penguatan peraturan perundang-undangan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik, di Hotel Arya Duta, Jakarta 23/3.
Sebagai bagian dari Pokja, Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kemendagri bersama Kepala Bagian Reformasi Birokrasi dalam acara tersebut menentukan target angenda prioritas yang akan dilaksanakan dalam mendukung reformasi birokrasi. “Target tersebut harus jelas, berapa jumlah taget yang akan dilaksanakan pada April 2018 hingga akhir 2018 nanti pada Desember,” ucap Budi.
Beberapa target agenda prioritas tersebut seperti penguatan integritas, pembangunan zona integritas, penanganan pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil pemeriksaan, kualitas pengelolaan keuangan dan sebagainya.
Pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan kementerian dalam negeri dari hasil penilaian KemenPAN dan RB belum bisa dikatakan maksimal. Terbukti menurut Budi, tunjangan kinerja yang diberikan masih belum mencapai 100 persen. Namun, menurutnya agenda reformasi birokrasi bukan soal tunjangan kinerja, tetapi pelaksanaan tersebut untuk memperbaiki cara kerja dan tata kelola pemerintahan yang baik di Kemendagri.
Budi bersama tim dari Biro Organisasi Tata Laksana Kemendagri juga tidak tinggal diam, ia terus mengupayakan agar reformasi birokrasi bisa terwujud sehingga tunjangan kinerja juga bisa diberikan maksimal.
“Saya tidak tinggal diam, bersama Tim saya terus bekerja sampai malam hingga akhirnya keluar tunjangan 80 persen,” terangnya. (MSR)
