Jakarta, – Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Provinsi DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengakui masalah banjir dan jalan rusak di Jakarta masih terjadi. Namun dirinya tidak memiliki kewenangan mengganti Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bekerja lamban. “Saya tidak memiliki kewenangan mengganti kepada dinas. Harus Pak Jokowi yang lakukan, nanti pas dia selesai cuti balik ke Jakarta,” katanya, Rabu (9/7).
Dia mengakui kinerja Dinas PU belum memperlihatkan hasil yang signifikan. Dinas PU bahkan tidak dapat menjelaskan progres pembangunan infrastruktur kota dengan baik. “Hampir semua program pembenahan sarana dan prasarana Jakarta setahun terakhir hasil sumbangan dan bantuan swasta dalam bentuk corporate social responsibility (CSR),” kata Ahok.
Dia mencontoh pembangunan jalan inspeksi merupakan kewajiban swasta yang mereklamasi pulau. Pembangunan itu dilaksanakan di jalan inspeksi Raden Saleh, Sentiong, Banjir Kanal Barat Tanah Abang. Termasuk dengan normalisasi Waduk Pluit. Semua itu berasal dari CSR. Sementara kinerja Dinas PU hanya membuang sampah dari waduk. Sementara pengerukan lumpur di sungai belum terlaksana. Selain itu target tidak ada lobang (zero hole )di Jakarta gagal, karena pasca hujam banyak jalan yang rusak. “Dinas PU masih gunakan sistem tender. Itu cara kuno, perbaikan baru bisa dikerjakan September atau Desember. Padahal sudah ada sistem e-catalog di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) dengan menggunakan konstruksi beton,” katanya.
Dirinya akan mengajukan surat kepada Kementrian Dalam Negri untuk mencopot dan mengganti Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) DKI. “Kalau Pak Jokowi tidak balik, saya akan kirim surat ke Kemendagri untuk dibolehkan merotasi jabatan di SKPD DKI Jakarta,” ujarnya.
Sumber : www.jurnas.com
