JAKARTA – Pusat Litbang Otda, Politik, dan PUM BPP Kemendagri menyelenggarakan rapat penajaman kegiatan kelitbangan 2018 di Aula BPP Kemendagri, Selasa 7/3. Rapat dipimpin langsung oleh Kepala Pusat Litbang Otda, Politik, dan PUM BPP Syabnikmat Nizam.
Di hadapan narasumber yang berasal dari Ditjen Otda dan Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum, Syabnikmat menjelaskan beberapa rekomendasi penelitian untuk disinkronkan dengan kegiatan Dirjen Otda dan PolPUM. Program tersebut yaitu di bidag Otonomi Daerah, Puslitbang Otda PolPUM BPP akan melaksanakan program prioritas nasional penilaian kepemimpinan kepala daerah dengan kajian aktualnya terkait indikator kepala daerah dalam menyelenggarakan pelayanan publik.
Selain itu di Bidang Politik Puslitbang Otda dan PolPUM merekomendsikan beberapa kegiatan seperti kajian strategis terkait e-rekapitulasi dan penrapan e-voting. Adapun di Bidang Pemerintahan Umum Puslitbang Otda dan PolPUM merekomendasikan beberapa kajian strategis di antaranya pengawasan ormas dengan kajian aktual tentang penguatan pengawasan kebangsaan.
Ruli Hariyudha Narasumber dari Ditjen Otda Kemendagri menyarankan agar program kajian lebih menyasar kepada fenomena politik pemerintahan yang terjadi saat ini. Menurut Ruli saat ini terjadi ketidakseimbangan antara struktur politik dengan struktur pemerintahan, sehingga menyebabkan pembangunan dan tata kelola pemerintahan tidak efektif.
“Di suatu sisi kewenangan presiden dijalankan oleh DPR, tetapi di sisi lain, DPRD di tingkat bawah dan daerah-daerah memiliki kepentingan politik dan mengikuti pemimpin partai di DPR, jadi tidak seimbang. Nah, saran saya harus ada kajian ke arah sana juga,” ucapnya
Terkait dengan program kegiatan yang akan dijalankan Syabnikmat beharap, setiap kajian bisameberikan dampak dan kontribusi untuk Kemendagri. “Buat apa kita melakukan penelitian terus menerus kalo pada akhirnya tidak diapai,” terangnya. (MSR)
