JAKARTA – Dalam rangka melaksanakan fungsi birokrasi reformasi yang akuntabel dan transparan, banyak program kajian penelitian BPP yang menyerap anggaran negara. Untuk itu, prinsip kehati-hatian sangat diperlukan dalam mengatur pengelolaan anggaran belanja agar tepat sasaran, menghasilkan output yang bermanfaat bagi masyarakat serta bebas dari penyelewengan penggunaan anggaran.
Guna menciptakan sistem pengelolaan anggaran tersebut, Bagian Keuangan, Sekretariat BPP Kemengdari menggelar “Sosialisasi Peraturan dan Pembekalan Pengelolaan Keuangan Negara di Lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri tahun Anggaran 2018” selama seharian penuh di Aula BPP Kemendagri, Selasa (27/2).
Rapat tersebut dihadiri oleh lebih dari 70 peserta, yang terdiri dari bendahara, dan tim administrasi BPP Kemendagri. Seluruh peserta nampak antusias hingga akhir acara dengan paparan narasumber dari Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan, Ditjen Pembendaharaan KKPN (Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara), dan Biro Keuangan Kemendagri.
Kepala Bagian Keuangan, Atiek Maryati mengatakan, acara ini merupakan upaya memenuhi pengelolaan keuangan yang efisien dan efektif. “Tentu hasil yang diharapkan, kami berharap terwujudnya pengelolaan keuangan yang baik, karena telah hadir narasumber kita yang akan menjelaskan bagaimana materi pengunaan perjalanan dinas bagi pejabat negara, terutama untuk BPP sendiri yang banyak melakukan penelitian dan kajian di daerah, serta sosilisasi mengenai Permendagri No 53 tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran di Lingkungan Kemendagri,” terangnya.
Hal itu juga diamini oleh Plt. Sekretaris BPP, Srinani dalam sambutannya mengatakan, program ini jadi rujukan yang bermanfaat dalam pengelolaan keuangan. “Akuntabilitas dan efektivitas harus dijaga guna tujuan penyelenggaraan keuangan negara yang efisien. Oleh karena itu dalam kesempatan ini saya berharap pengelolaan keuangan negara. Kedisiplinan juga penting dalam laporan keuangan dan mengurangi kesalahan-kesalahan pada setiap syarat. Forum ini menjadi penting dalam penyelenggaraan keuangan di lingkup Kemendagri,” katanya. (IFR)
