Jakarta – Akhir tahun 2015 Kemendagri merilis beberapa catatan akhir tahun Kabinet Kerja Pemerintahan Joko Widodo –Jusuf Kalla. bidang Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam) menjadi skala prioritas perhatian dalam catatan Kemendagri dalam Kabinet Kerja tahun lalu. Perhatian utama Kabinet Kerja menempatkan teks amnesti, Otonomi Khusus (Otsus) Papua dan Aceh, narkoba, PPATK dan radikalisme terorisme sebagai poin penting yang disoroti.
Tidak hanya itu, evaluasi terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Pilkada dan pelantikan tahap I dan tahap II. tak ketinggalan, pencermatan terhadap Laut Cina Selatan, bebas visa, pengamanan wilayah udara.
Kemendagri juga mencatat bahwa selama 2015 bidang Polhukam telah melakukan koordinasi dengan beberapa lembaga – lembaga dan negara sahabat, seperti membangun koordinasi dengan negara Australia, PPATK, BPK dan cyber security.
Selama tahun 2015 bidang Polhukam juga melakukan pencermatan terhadap aset dan tindak pidanan pencucian uang, membentuk pokja kebenaran dan pelanggaran HAM berat, serta persiapan revisi UU Pilkada dan Pilpres.
Harmonisasi Badan Keamanan Laut (Bakamla) juga tak luput dari perhatian, masalah perbatasan dan batas wilayah serta masalah industri pertahanan strategis menjadi skala prioritas.
Catatan Kemendagri berikutnya di bidang Polhukam adalah kebakaran hutan dan lahan gambut, program bela negara, wawasan nusantara, serta pembentukan Badan Cyber Crime Nasional yang terus gencar dilakukan Polhukam setahun ke belakang.
Pola penyelesaian operasi Poso, mencermati pergerakan terorisme , radikalisme, deteksi dini penanganan secara tuntas konflik-konflik yang terjadi juga tak luput dari catatan akhir 2015 Kabinet Kerja di bidang Polhukam.
