Jakarta, – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyoroti banyaknya para pejabat daerah yang bepergian ke luar negeri dengan alasan kedinasan. Sebagai Mendagri, dia akan melakukan pengawasan yang ketat dan lebih selektif dalam memberikan izin bepergian ke luar negeri bagi para pejabat daerah.
Tjahjo mengatakan, selama setahun terakhir, sekitar 80% para pejabat daerah yang melakukan dinas ke luar negeri, lebih kepada kegiatan jalan-jalan. Ini menurutnya suatu pemborosan dan ketidakefektifan dalam bekerja membangun suatu daerah.
“Banyaknya pejabat daerah yang kunjungan ke luar negeri, itu harus lebih selektif. Tahun ini saja, maaf, 80% kunjungan tersebut hanya sifatnya berlibur, safari,” ujar Tjahjo Kumolo saat acara serah terima jabatan Mendagri di Kantor Kemendagri, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat (31/10/2014).
Tjahjo mengatakan, kunjungan ke luar negeri, yang sifatnya untuk studi banding, harus lebih terpadu. Para pejabat tersebut diharapkan bisa melkaukan tugas dengan baik, bukan malah pergi berlibur.
“Jadi kunjungan itu yang sifatnya studi banding harus lebih terpadu dan efektif,” katanya.
Selain itu, Tjahjo juga memerintahkan agar instansi baik pusat maupunb daerah yang ingin melakukan pameran di luar negeri, dilakukan secara bersamaan. ini bertujuan untuk meningkatkan efektifitas dan efesiensi.
“Kami melihat, banyak hal-hal yang ingin mengajukan pameran daerah provinsi di Eropa. Sekarang aturannya harus bersamaan, tidak boleh masing-masing provinsi membawa konsep-konsep budaya menjual daerahnya. Harus bersamaan. Satu Kemendagri ya satu. Dan nanti akan ada badan ekonomi kreatif. Ini untuk mempermudah masing-masing departemen, masing-masing daerah bikin pameran di luar negeri. Ini menyangkut efektifitas dan efisiensi,” jelas Tjahjo.
Sumber : www.detiknews.com
