JAKARTA – Hasil monitoring dan evaluasi secara periodik Pusat Penerangan Sekretariat Jenderal Kemendagri menunjukkan, jumlah pengaduan yang masuk selama satu bulan terakhir mencapai 199 pengaduan dengan 182 pengaduan telah ditindaklanjuti. Pada 2016 Pusat Penerangan Kemendagri mencatat sebanyak 1039 pengaduan yang masuk ke laman www.sapa.kemendagri.go.id belum ditanggapi oleh beberapa komponen Kemendagri.
Kepala Pusat Penerangan yang juga sebagai Plt. Kepala BPP Kemendagri, Dodi Riyadmadji dalam pertemuan bersama para PIC PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kemendagri menginstruksikan agar para PIC (penanggung jawab) secara rutin melakukan pemantauan terhadap sarana pengaduan yang masuk melalui Sapa Kemendagri. Ia juga menyayangkan masih ada beberapa pengaduan masyarakat yang hingga saat ini masih belum tertangani.
“Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengetahui, kira-kira apa saja yang masih menjadi kendala kita terkait masih adanya pengaduan yang belum tertangani oleh beberapa komponen,” tegas Dodi dalam acara yang diselenggarakan di Gedung B Kemendagri, Jakarta Pusat tersebut.
Beberapa komponen menyampaikan alasan beragam, sumber daya manusia menjadi kendala utama. Selain kurangnya tenaga yang menangani pengaduan, kewenangan memberikan jawaban juga menjadi masalah.
“Ada beberapa pengaduan yang tidak berhak kami jawab. Dan kewenangan jawaban itu ada pada esselon tertentu,” kata salah satu peserta dari Itjen Kemendagri.
Selain permasalahan tersebut, beberapa komponen juga kebingungan ketika beberapa PIC yang bertugas menangani pengaduan terus berubah-ubah. Untuk itu, beberapa peserta menyarankan agar Puspen Kemendagri memberikan surat secara tertulis terkait kewajiban pejabat tertentu untuk menjawab pengaduan dalam tempo waktu yang ditentukan, serta menentukan PIC yang bertugas menangani pengaduan di masing-masing komponen.
Tidak lupa, Dodi juga mengapresiasi beberapa komponen yang selalu merespon dengan cepat beberapa pengaduan yang datang dari masyarakat. Ia juga berjanji akan segera melaksanakan apa saja yang disarankan komponen demi kebaikan bersama.
“Untuk itu, beberapa hal harus segera kita lakukan, demi mendukung implementasi keterbukaan informasi publik, reformasi birokrasi, dan peningkatan kinerja pelayanan fasilitasi pengaduan dan aspirasi di lingkungan Kementerian dalam negeri,” tutup Dodi. (MSR)
