Bogor- Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menekankan pentingnya evaluasi komprehensif terhadap kebijakan publik yang diterapkan di daerah. Langkah ini dianggap krusial untuk memastikan kebijakan yang diambil pemerintah daerah (Pemda) benar-benar tepat sasaran, berdampak nyata, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo dalam paparanya pada kegiatan Lokakarya Penulisan Dokumen Rekomendasi Kebijakan (Policy Brief) bagi Jabatan Fungsional Analis Kebijakan. Kegiatan ini terselenggara berkat kerja sama BSKDN dengan SKALA (Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar) Kemitraan Australia-Indonesia, bertempat di Hotel Harris Sentul SICC Complex pada Selasa, 20 Mei 2025.
Lebih lanjut Yusharto menjelaskan, efektivitas kebijakan publik tidak hanya ditentukan oleh kualitas perumusan awal, tetapi juga sangat bergantung pada mekanisme evaluasi yang dilakukan secara sistematis, berbasis data, dan berkelanjutan. Dia menegaskan bahwa evaluasi kebijakan tidak boleh dipandang hanya sebagai proses administratif semata, tetapi sebagai instrumen penting dalam mengukur capaian, menilai efektivitas implementasi, serta mengidengifikasi ruang perbaikan.
“Tugas dan Fungsi (Tusi) BSKDN yang berikutnya adalah melakukan analisis dan evaluasi kebijakan berbagai ketentuan (kebijakan) yang ada sekarang, itu tepat pada masanya, ada juga mungkin yang begitu ditetapkan sudah tidak tepat lagi, untuk itu perlu dilakukan analisa dan evaluasi secara berkelanjutan,” ungkap Yusharto.
Lebih jauh, dirinya juga mendorong Pemda untuk aktif meninjau kembali kebijakan yang berjalan, khususnya yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik, baik terkait pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, maupun penguatan inovasi daerah. Dengan langkah tersebut, diharapkan Pemda dapat lebih adaptif dalam menghadapi tantangan pembangunan yang semakin kompleks.
Sejalan dengan itu, Yusharto juga mengatakan, melalui berbagai kegiatan strategisnya, BSKDN juga berkomitmen untuk memperkuat kapasitas analis kebijakan di daerah agar mampu menyusun policy brief yang berkualitas, relevan, dan aplikatif. Guna menjamin kualitas kebijakan, BSKDN juga aktif berkoordinasi dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan seluruh komponen Kemendagri. Saat ini, BSKDN tengah mengawal sekitar 43 isu strategis, lima di antaranya telah dibantu proses penelitiannya oleh BRIN.
“Salah satu isu penting yang menjadi fokus adalah penyelesaian korupsi di tingkat desa dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Mengingat tidak adanya peneliti di lingkungan BSKDN, analis kebijakan kini menjadi tulang punggung dalam merumuskan berbagai kebijakan strategis,” tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut, Yusharto membeberkan Tusi BSKDN lainnya, yakni mengelola berbagai instrumen pengukuran, salah satunya adalah Indeks Inovasi Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Hingga saat ini, tercatat 31.719 inovasi telah dihimpun dari berbagai daerah di Indonesia.
“Inovasi yang lahir dari pemerintah daerah merupakan bentuk kreativitas dalam menghadapi tantangan pembangunan. Inovasi-inovasi ini tidak hanya menjadi capaian, namun juga dapat dijadikan referensi dalam penyusunan policy brief,” pungkasnya.
