Sukoharjo- Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo menegaskan bahwa inovasi daerah bukan sekadar soal digitalisasi, tetapi lebih pada menghadirkan solusi nyata yang dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Hal ini disampaikannya dalam sambutannya pada kegiatan Sosialisasi Penilaian Indeks Inovasi Daerah (IID) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 dan Review Hasil Penilaian Tahun 2024, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukoharjo di Auditorium Menara Wijaya Sukoharjo pada Kamis, 26 Juni 2025.
“Inovasi masih kerap dipandang sebagai sesuatu yang mahal, harus berbentuk digital, mindset seperti ini harus kita ubah Bapak/Ibu, karena yang terpenting inovasi itu harus solutif dan manfaatnya betul-betul dirasakan oleh masyarakat,” ungkap Yusharto.
Lebih lanjut dia menerangkan, hal terpenting dari inovasi seharusnya bukan digital atau non digital, tetapi memiliki nilai kebaruan yang dipandang dari perspektif penerima manfaat inovasi tersebut yakni masyarakat. “Sederhananya inovasi adalah sesuatu yang baru dilihat dari perspektif penerima yakni masyarkat bukan inovatornya,” tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut, Yusharto juga turut mengapresiasi capaian Kabupaten Sukoharjo yang berhasil meraih nilai IID sebesar 62,22 pada tahun 2024. Nilai ini menunjukkan kemajuan signifikan dalam upaya mendorong budaya inovatif di lingkungan Pemkab Sukoharjo. “Ini merupakan prestasi yang cukup baik, yang mudah-mudahan kita bisa lipat gandakan ke depannya sampai dengan mencapai daerah terinovasi pada tahun 2025 nanti,” terang Yusharto.
Berikutnya, dirinya juga menekankan bahwa inovasi harus bersifat terus-menerus dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Dia mengatakan, sebuah inovasi yang lahir di satu kecamatan atau desa dapat menginspirasi wilayah lain untuk melakukan pengembangan lebih lanjut sesuai dengan karakteristik lokal masing-masing. “Jangan ragu untuk berinovasi. Inovasi tidak dipandang sebagai pelanggaran meski belum langsung berhasil. Yang terpenting adalah kemauan untuk terus mencoba dan memperbaiki,” tuturnya.
Sementara itu, dalam konteks kebijakan nasional, Yusharto juga mengaitkan pentingnya inovasi dengan visi besar pembangunan Indonesia ke depan. Ia menyebutkan bahwa Asta Cita sebagai arah pembangunan nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi ruang strategis bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan inovasi yang kontekstual dan relevan.
Tidak hanya itu, Yusharto juga menyoroti pentingnya perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) sebagai bagian dari ekosistem inovasi. Ia memberikan contoh bagaimana ide-ide sederhana dari masyarakat, seperti pengembangan produk herbal oleh pelajar misalnya, bisa berkembang menjadi inovasi bernilai ekonomi tinggi jika didukung dengan perlindungan dan pembinaan yang tepat.
Terkait rencana ke depan, Yusharto mengungkapkan bahwa pada penilaian IID 2025 akan dilakukan sejumlah penyempurnaan, termasuk penyesuaian indikator yang mencerminkan kualitas kolaborasi antar instansi, keterpaduan layanan, dan dampak inovasi terhadap kesejahteraan masyarakat. “Tujuan akhirnya bukan sekadar angka indeks, tapi bagaimana inovasi bisa menjadi alat untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik,” ujarnya.
Dengan semangat tersebut, BSKDN mendorong seluruh pemerintah daerah untuk terus berinovasi secara kontekstual, berkelanjutan, dan berpihak pada kebutuhan nyata masyarakat. Inovasi yang efektif adalah inovasi yang dapat menyederhanakan persoalan publik dan membawa manfaat nyata bagi kehidupan sehari-hari masyarakat. “Saya harap ke depannya pemerintah daerah khusunya Pemkab Sukoharjo terus berinovasi di berbagai bidang sehingga pelayanan publik di berbagai sektor semakin berkualitas,” pungkasnya.
